Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

15 Bulan Era Prabowo, Akademisi Makassar Nilai Swasembada Energi Belum Terwujud

Lima belas bulan pemerintahan Presiden Prabowo, proyek RDMP digadang sebagai simbol swasembada energi.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun-timur.com/Faqih Imtiyaaz
SWASEMBADA ENERGI – Pakar Energi Universitas Hasanuddin Prof Muhammad Bachtiar Nappu (berdiri), Pakar Ekonomi Universitas Muslim Indonesia Prof Dr Syamsuri Rahim (berbaju putih), dan Pakar Kebijakan Publik M. Kafrawy Saenong menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertajuk Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana di Kopitiam Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/2/2026) sore. 

Ringkasan Berita:
  • Memasuki 15 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akademisi di Makassar menilai swasembada energi belum terwujud. 
  • Proyek RDMP dinilai hanya memperkuat pengolahan BBM, bukan kemandirian pasokan. 
  • Ketergantungan impor dan energi fosil masih tinggi, sementara transisi ke Energi Baru dan Terbarukan membutuhkan infrastruktur, regulasi, dan anggaran besar.
 
 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memasuki 15 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor energi menjadi salah satu fokus utama kebijakan nasional.

Slogan “Swasembada Energi” terus digaungkan sebagai arah strategis pembangunan.

Salah satu proyek yang menjadi simbol komitmen tersebut adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) yang diresmikan pada Januari 2026 di Balikpapan.

RDMP merupakan megaproyek strategis nasional milik Pertamina yang bertujuan memodernisasi dan meningkatkan kapasitas kilang minyak dalam negeri.

Namun, narasi besar RDMP dalam konteks swasembada energi dinilai perlu dilihat secara lebih proporsional.

Pakar Energi Universitas Hasanuddin, Prof Muhammad Bachtiar Nappu, menilai swasembada energi belum dapat diklaim hanya dengan mengandalkan RDMP.

Proyek tersebut dinilai tidak menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Menurutnya, swasembada energi menuntut transformasi lebih fundamental, yakni peralihan dari energi fosil menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

RDMP memang mampu menekan impor BBM siap pakai.

Namun, Indonesia masih harus mengimpor bahan baku minyak mentah untuk kemudian diolah di kilang RDMP.

Dengan kondisi tersebut, RDMP lebih tepat dipahami sebagai penguatan kapasitas pengolahan domestik, bukan solusi komprehensif menuju kemandirian energi.

“Kita belum (swasembada), nol besar. RDMP di Balikpapan itu hanya jaringan pengolahan, bukan jaringan pasokan. RDMP itu mengolah minyak mentah, sementara pasokan minyak mentahnya tidak ada, jadi apa yang mau diolah,” jelas Prof Muhammad Bachtiar dalam Diskusi Publik bertajuk Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana di Kopitiam Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/2/2026) sore.

Ia menilai RDMP masih menjadi langkah pragmatis pemerintah dalam jangka pendek.

Saat ini, Indonesia masih bergantung pada energi fosil hingga 80 persen, baik untuk BBM berbasis minyak mentah maupun listrik yang bersumber dari batu bara.

Berdasarkan data konsumsi BBM, terdapat kesenjangan signifikan antara produksi dan konsumsi.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved