Alarm Keselamatan Bus di Sulsel, 124 Armada Tak Miliki BLU-e

Ringkasan Berita:

• Dua kecelakaan bus di akhir 2025 menyorot lemahnya kepatuhan izin armada bus di Sulsel. 
• BPTD mencatat masih ada 124 unit bus yang belum memiliki BLU-e dari total 554 armada. 
• Pengawasan diperketat melalui rampcheck dan pemasangan stiker larangan operasi, sementara penumpang diminta lebih waspada

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kasus kecelakaan dua bus di penghujung tahun 2025 menjadi alarm serius terhadap pengawasan moda transportasi umum di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulsel mencatat terdapat 55 Perusahaan Otobus (PO) mengoperasikan 554 unit bus di Sulsel.

Rinciannya, 183 unit merupakan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan 364 unit bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Setiap unit bus wajib memiliki Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) dan Kartu Pengawasan (KPS) sebagai syarat utama operasional.

BLU-e merupakan sistem digital pengganti buku uji kendaraan bermotor dan tanda uji fisik.

Sistem ini menyimpan data hasil uji kendaraan secara elektronik dan terintegrasi langsung dengan pusat data nasional.

KPS merupakan persyaratan dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Dokumen ini wajib dimiliki dan melekat pada setiap kendaraan yang beroperasi.

Plt Kepala BPTD Kelas II Sulsel, Andi Sanjaya, mengungkapkan belum seluruh armada bus di Sulsel memenuhi persyaratan tersebut.

“Bus AKAP yang memiliki BLU-e sebanyak 146 unit, sedangkan AKDP yang memiliki BLU-e sebanyak 284 unit,” ujar Andi Sanjaya saat dikonfirmasi, Selasa (30/12/2025).

Ia menambahkan, untuk kepemilikan KPS, bus AKAP baru 55 unit, sementara AKDP 171 unit.

Berdasarkan data tersebut, tercatat 124 unit bus di Sulsel belum memiliki BLU-e.

Selama ini, BPTD Kelas II Sulsel rutin melakukan pemeriksaan kendaraan atau rampcheck di terminal.

Jika ditemukan bus yang tidak memenuhi persyaratan, pihak BPTD meminta PO mengganti unit kendaraan.

Namun, kendala kerap muncul ketika PO tidak dapat menyediakan bus pengganti.