Prof Nurhayati: GMTD Melenceng dari Misi Budaya Maritim Mantan Gubernur Sulsel Prof Ahmad Amiruddin

Ringkasan Berita:

• Guru Besar FIB Unhas Prof Nurhayati Rahman menyebut PT GMTD melenceng dari misi budaya maritim yang digagas mantan Gubernur Sulsel Prof Ahmad Amiruddin. 
• Ia menyoroti kondisi Benteng Somba Opu yang terancam, nelayan kehilangan akses, dan kawasan dikuasai kapitalis. 
• Nurhayati menegaskan GMTD seharusnya memberdayakan masyarakat lokal, bukan meminggirkan mereka.

 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (FIB Unhas) Prof Nurhayati Rahman menyentil PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Ia menyebut GMTD telah melenceng dari tujuan pembentukannya.

GMTD diprakarsai oleh Gubernur Sulsel Prof Ahmad Amiruddin (1983–1993).

Perusahaan yang berdiri 14 Mei 1991 itu seyogianya menjadi pengembangan budaya dan maritim.

Namun kini, jauh dari tujuannya.

Baca juga: GMTD-Kalla Bertemu di Gubernuran

Prof Nurhayati mengingatkan, Kerajaan Gowa adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada zamannya, bahkan Asia Tenggara.

Sekarang ikonnya tak ada.

Pantai diacak-acak, berbau busuk, laut direklamasi.

Ada pula patung.

Padahal sejak dulu tak ada tradisi patung.

Daerah mengenal patung hanya yang pernah bersentuhan dengan agama Hindu, seperti Jawa dan Bali.

“Idealisme Prof Ahmad Amiruddin saat jadi gubernur adalah mengembalikan kejayaan kerajaan maritim orang Makassar dengan mendirikan pusat wisata maritim,” sebutnya, Jumat (21/11/2025).

Penulis buku I La Galigo itu menyampaikan, kejayaan Kerajaan Gowa di masa lampau ingin dikembalikan dengan pusat wisata maritim yang terintegrasi dengan Benteng Somba Opu.

Namun ia miris melihat kondisi Benteng Somba Opu sekarang. Rumah adat yang berada di benteng yang dibangun tahun 1525 sudah diserobot masyarakat.

Bahkan ada yang membuat wahana permainan.

Padahal kemungkinan masih ada situs sejarah.

Benteng peninggalan Raja Gowa ke-9 Daeng Matanre Karaeng Tumapa’risi Kallonna dulunya pusat perdagangan internasional dan kosmopolit.

Di sekitarnya terdapat logi dagang Portugis, Prancis, Inggris, Melayu, dan India.

Ekskavasi dilakukan sejak 1977 oleh berbagai lembaga.

Pada 1987 dilakukan ekskavasi penyelamatan untuk memunculkan bagian dinding benteng yang tertutup.

Hal ini dikerjakan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulsel bekerja sama dengan Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Unhas serta Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Alauddin (UIN).

“Ditemukan situs dan masih banyak belum ditemukan. Di situ logi-logi internasional. Kenapa bisa wahana masuk, pusat permainan anak-anak,” ucapnya.

Prof Nurhayati menyebut, kesalahan pertama GMTD keluar dari arah pembentukannya.

Kawasan kini dikuasai kapitalis, ditujukan untuk orang kaya.

Sedangkan penduduk lokal terpinggirkan.

Kesalahan kedua menurutnya fatal adalah kepemilikan.

GMTD diberi kuasa penuh, padahal harusnya ada pembatasan.

Akibatnya nelayan kehilangan pekerjaan, akses melaut tertutup, empang berganti perumahan mewah.

“Dia bikin perkampungan baru untuk konglomerat. Tak puas dengan tanah negara diambil, buat lagi reklamasi,” kesalnya.

Harusnya, kata Prof Nurhayati, GMTD meniru pemberdayaan pariwisata di Colmar, Prancis, yang menyajikan wisata sejarah dan arsitektur abad pertengahan.

Ia juga mencontohkan pemberdayaan masyarakat Indian di Amerika Serikat.

Dulu hidup bertani, kini diubah menjadi pusat pariwisata yang menyumbang devisa dengan sekitar 5 juta wisatawan per tahun.

Budayawan Sulsel ini menyampaikan, masyarakat di Tamalate yang kini menjadi Tanjung Bunga seharusnya dibuatkan kampung budaya nelayan.

Rumah ditata, kolong dijadikan galeri, dan masyarakat didampingi.

“Mereka ditingkatkan pendapatannya seperti orang di Colmar dan Indian,” ucapnya.

Konflik JK–GMTD

Prof Nurhayati turut menyinggung konflik sengketa lahan antara Kalla Group dan GMTD di Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Menurutnya, Jusuf Kalla tidak salah karena membeli tanah dari ahli waris Kerajaan Gowa.

“Nah memang sejarah Kerajaan Makassar yang bernaung di Kerajaan Gowa-Tallo berada di bawah raja,” katanya. (*)