Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Pengamat: Harus Tetap Pro Publik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 atau 1447 Hijriah turun Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah dan DPR RI menyepakati BPIH 2026 sebesar Rp87.409.366.

BPIH merupakan total biaya penyelenggaraan haji terdiri atas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditanggung jemaah, nilai manfaat, dan komponen lainnya.

Kesepakatan ini dicapai dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Haji bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono, menilai penurunan biaya ini menggembirakan bagi calon jemaah, mengingat beberapa tahun terakhir biaya haji melonjak tajam.

“Dari Rp35 juta per jemaah, sekarang tembus Rp50-an juta. Kebijakan publik memang harus pro ke publik, bukan ke pengusaha travel dan hotel,” kata Arief, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Soal Biaya Haji Turun Rp2 Juta, Kemenag Sulsel: Masih Dibahas, Tunggu Keputusannya

Ia berharap penurunan biaya tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan.

Menurutnya, jemaah Indonesia cenderung diam meski pelayanan tidak sesuai harapan.

“Orang Indonesia yang penting bisa ibadah. Mereka tidak terlalu peduli soal pelayanan,” ujarnya.

Karena itu, Arief mendorong pemerintah menetapkan standar layanan yang jelas dan konsisten.

“Kalau biaya turun, jangan sampai kualitas ikut turun. Harus ada standarisasi pelayanan, atau kalau sudah ada, harus dijalankan dengan benar,” tegasnya.

Ia juga berharap penurunan ini menjadi sinyal positif untuk tahun-tahun mendatang.

“Kalau sekarang bisa turun Rp2 juta, ke depan bisa saja turun sampai Rp5 juta,” harapnya.

Arief menambahkan, pemerintah bisa mempertimbangkan terobosan baru seperti haji mandiri, sebagaimana umrah mandiri yang sudah diizinkan.

“Bisa saja ada peluang haji mandiri, tergantung kesepakatan pemerintah dengan Arab Saudi. Pemerintah bisa negosiasikan hal itu,” pungkasnya. (*)