Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Soppeng

Lebih Mahal dari Mobil Prabowo, Pemkab Soppeng Beli Mobil untuk Bupati Seharga Rp2,2 Miliar

Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng tercatat minibus spesifikasi MPV, Mesin 2,5 L, Hybrid.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: M. Jabal Qubais | Editor: Muh Hasim Arfah
Tribun-timur.com
MOBIL Rp2 MILIAR BUPATI SOPPENG- Kolase foto Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Bupati Soppeng Suwardi Haseng (kanan). Pemerintah Kabupaten Soppeng malah pengadaan mobil dinas dengan nilai pagu Rp2,2 miliar di tengah instruksi efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto, 

TRIBUN-TIMUR.COM, SOPPENG - Efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai diberlakukan secara efektif pada awal tahun 2025, ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Ditengah instruksi efisiensi anggaran itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng malah pengadaan mobil dinas dengan nilai pagu Rp2,2 miliar.

Pengadaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Berdasarkan data sirup.inaproc.id, dengan nama paket Belanja Modal Kendaraan Dinas Perorangan (Fasilitasi Komunikasi Pimpinan) Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng tercatat minibus spesifikasi MPV, Mesin 2,5 L, Hybrid.

Dilansir dari aplikasi Bapenda Sulsel Mobile, kendaraan merek tipe Lexus LM 350 (4X2) A/T berplat merah nomor polisi DW 1 C warna hitam met berbahan bakar bensin.

Artinya, kendaraan itu diperuntukkan bagi Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.

Informasi yang dihimpun Tribun-Timur.com, kendaraan dinas tak pernah digunakan selama masa jabatannya.

Baca juga: Prabowo Sentil Pembelian Mobil Dinas Rp8 Miliar: Mobil Maung Saya Rp1 Miliar

"Belum kelihatan, tidak pernah dia (Bupati) pakai," ujar salah seorang warga domisili Kecamatan Lalabata.

Bahkan menurutnya, mobil hanya terparkir di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Jl Pengayoman No. 1 Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Iin Sartini membenarkan hal tersebut.

"Iya, ada pengadaan mobil dinas, dianggarkan di APBD Perubahan Tahun 2025," ujarnya saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com melaui telepon Whatsapp, Kamis (2/4/2026) sore.

Lebih lanjut, Iin membantah kendaraan dinas tersebut tak pernah digunakan Bupati Suwardi Haseng.

"Digunakan, sayang itu kalau sudah pengadaan tapi tidak digunakan," tegasnya.

Bahkan Iin menyebut pengadaan kendaraan dinas sesuai spesifikasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Sudah sesuai Permendagri Nomor 11 Tahun 2007," tegasnya.

Sentilan Prabowo Subianto

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran tingkat daerah  dinilai belum sepenuhnya produktif.

Ia secara tegas menyentil adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis hingga Rp8 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026). 

Ia menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas, namun belum terpenuhi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa kerap terabaikan, sementara anggaran daerah justru digunakan untuk belanja yang tidak mendesak.

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” ujar Prabowo.

Ia juga mempertanyakan penggunaan dana yang telah dialokasikan ke daerah, termasuk dana desa, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan langsung masyarakat.

Lebih lanjut, Prabowo menilai pola belanja pemerintah daerah masih belum efisien, terutama dalam penyediaan fasilitas bagi pejabat.

“Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur sampai Rp8 miliar. Ini menurut saya tidak efisien,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri, yakni Maung, dengan harga jauh lebih rendah.

“Saya Presiden Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya sekitar Rp700 juta, mungkin dengan perlengkapan khusus jadi Rp1 miliar, tapi tidak sampai Rp8 miliar,” jelasnya.

Ia memastikan pemerintah akan menelusuri penggunaan anggaran tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi belanja negara.

Di akhir pernyataannya, Prabowo mengingatkan kepala daerah agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran publik.

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” katanya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved