Prof Nurhayati Rahman: Soppeng Kehilangan Identitas Kebudayaan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Nurhayati Rahman, menilai Kabupaten Soppeng sedang mengalami krisis identitas kebudayaan. 

Padahal, Soppeng memiliki sejarah besar dan peran penting dalam peradaban Bugis-Makassar di Sulsel.

Pernyataan itu disampaikan Prof Nurhayati dalam dialog publik bertajuk Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik yang digelar di ruang redaksi Tribun Timur, Jalan Cenderawasih, Makassar, Selasa (10/2/2026) sore.

Menurut Prof Nurhayati, masyarakat Bugis memiliki keunikan yang jarang ditemukan di belahan dunia lain. 

Ia berpendapat, sistem pemerintahan tradisional Bugis tidak lahir dari penaklukan atau peperangan, melainkan dari kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat.

“Kita sudah tahu, satu-satunya bentuk pemerintahan tradisional di dunia yang tidak dilakukan melalui penaklukan dan perang, tetapi melalui kontrak sosial, itu ada di Sulsel. Bahkan, kontrak sosial tertua di dunia ini melampaui Barat,” ujarnya.

Baca juga: Konflik DPRD dan BKPSDM Disorot, Asratillah: Jangan Korbankan Masa Depan Soppeng

Ia menjelaskan, konsep tersebut juga hidup di Soppeng melalui figur To Manurung, yang menjadi simbol awal terbentuknya tatanan pemerintahan Bugis. 

Dalam catatan sejarah, saat Kerajaan Gowa melakukan ekspansi besar-besaran, tiga kerajaan Bugis yakni Bone, Wajo, dan Soppeng memilih bersatu. 

Persatuan itu kemudian dikenal sebagai aliansi Bosowa.

“Bosowa ini adalah representasi kebudayaan Bugis di Sulsel. Soppeng adalah salah satu kerajaan besar, karena ia bagian dari aliansi itu. Persatuan tersebut dikenal melalui sumpah Lamung Patue di Timurung,” jelas Prof Nurhayati.

Namun, ia menilai kebesaran sejarah tersebut kini tidak tercermin secara simbolik di Soppeng. 

Prof Nurhayati bahkan mengaku pernah menyampaikan keberatannya kepada bupati sebelumnya, Andi Kaswadi Razak, terkait absennya simbol kebesaran kerajaan di daerah itu.

“Saya pernah protes, Soppeng ini satu-satunya kerajaan besar di Sulsel yang tidak punya istana. Kalau kita ke Luwu, ada ikon istananya. Ke Gowa juga ada istana sebagai penanda bahwa di situ pernah ada kekuasaan. Sementara di Soppeng, itu tidak ada,” ungkapnya.

Menurutnya, hilangnya simbol dan penanda sejarah membuat Soppeng perlahan kehilangan identitas kebudayaannya. 

Kondisi ini, kata dia, berdampak pada rapuhnya kohesi sosial dan meningkatnya kerentanan konflik.

“Ada banyak yang perlu dibenahi karena Soppeng sudah kehilangan identitas. Itu yang menyebabkan masyarakat menjadi rentan konflik,” ujarnya.

Padahal, lanjut Prof Nurhayati, dalam tradisi Bugis setiap komunitas memiliki mekanisme kultural untuk menyelesaikan konflik.

Ia mencontohkan tradisi Assamaturuseng di Wajo, yakni tradisi duduk bersama untuk mencari solusi, atau tudang sipulung sebagai ruang musyawarah kolektif.

Assamaturuseng adalah konsep adat Bugis yang bermakna kesepakatan, mufakat, atau persetujuan bersama.

“Di setiap suku dan bangsa pasti ada cara tersendiri untuk mengatasi konflik. Tapi kalau identitas dan nilai-nilai budaya itu hilang, maka mekanisme penyelesaiannya juga ikut melemah,” katanya.

Prof Nurhayati mengaku prihatin dengan kondisi daerah tersebut saat ini.

Terlebih, ia merupakan budayawan berdarah Soppeng.

“Saya ini asal Soppeng, ibu saya orang Soppeng. Jujur saya miris melihat Soppeng sekarang. Tidak ada lagi kebanggaan ketika melihat dan menyebut Soppeng,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle bersama masyarakat mampu kembali menengok sejarah dan kebudayaan Soppeng sebagai fondasi membangun masa depan daerah.

Menurutnya, menghidupkan kembali identitas budaya bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan penting untuk menjaga harmoni sosial dan arah pembangunan Soppeng.(*)