Pemkab Sinjai Genjot Perbaikan Jalan Tahun 2026 Meski Dana Transfer Pusat Dipangkas

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sinjai tetap menerapkan skala prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan di tiga ruas jalan senilai Rp7 Miliar.
• Rencana tiga ruas jalan yang jadi prioritas perbaikan dan pembangunan yakni di Kecamatan Sinjai Tengah, Timur dan Sinjai Barat. 

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, Sulawesi Selatan menaruh perhatian pembangunan infrastruktur pada 2026.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PUPR Sinjai, Haris Achmad saat ditemui di Kantornya, Jl Lamatti, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Selasa (30/12/2025).

Haris Achmad yang mengenakan baju keki itu mengatakan Pemkab Sinjai tetap fokus pembangunan infrastruktur meski menghadapi pengurangan anggaran.

“Kebijakan ini tidak menyurutkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan berupa perbaikan jalan dinilai menjadi kebutuhan mendesak karena berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta pelayanan publik. 

“Kita tetap memprioritaskan pengerjaan ruas jalan meski ada pengurangan Dana Transfer Pusat (TKD) tahun 2026,” katanya.

Meski keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap menerapkan skala prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan di tiga ruas jalan senilai Rp7 Miliar.

Rencana tiga ruas jalan itu kata Haris Ahmad terletak di Kecamatan Sinjai Tengah, Timur dan Sinjai Barat. 

“Tiga ruas jalan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) murni,” katanya.

Baca juga: Warga Bulutellue Sinjai Harus Jalan Kaki Cari Sinyal, Kominfo Minta Desa Ajukan Pengadaan Starlink

Selain Pembangunan jalan, Pemkab Sinjai juga fokus pada pembangunan di sektor sanitasi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hal itu dilakukan kata Haris Achmad sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan layanan dasar warga.

"Untuk Pembangunan Sanitasi senilai Rp3 Miliar dan SPAM Rp4 miliar. Jadi totalnya Rp7 miliar," ujarnya.

Haris Ahmad menuturkan rencana program ini dapat menyasar wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses sanitasi dan air minum.

Selain memanfaatkan anggaran daerah yang sangat terbatas akibat pengurangan Dana Transfer Pusat, langkah ini diharapkan dapat menjaga pembangunan yang berkelanjutan.