Warga Heran RDP di DPRD Pinrang Dijaga Ketat TNI Polri

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE – DPRD Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas kenaikan PBB-P2 sebesar 44,26 persen, Rabu (3/9/2025).

RDP dihadiri perwakilan masyarakat, Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid, Wakil Bupati Sudirman Bungi, Dandim 1404 Letkol Inf Abdullah Mahua, Kapolres Pinrang AKBP Edy Sabhara Manggabarani, serta sejumlah anggota DPRD Pinrang.

Berbeda dari biasanya, RDP kali ini dijaga ketat aparat TNI, Polri, dan Satpol PP di luar gedung DPRD Pinrang.

Beberapa anggota Polres Parepare juga berpatroli di sekitar lokasi sambil membawa senjata gas air mata jenis flash ball.

“Saya tidak tahu kenapa banyak tentara. Dari tadi pagi di sini, padahal ini cuma RDP,” kata seorang warga kepada Tribun-Timur.com.

Baca juga: Terima Rp28 Juta Pria Baubau Bercadar Ketahuan Tipu Lelaki Pinrang, Ini Modusnya

RDP ini merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi penolakan kenaikan PBB-P2 di depan Kantor Bupati Pinrang, Kamis (28/8/2025).

Massa dari Aliansi Masyarakat Pinrang Bersatu memprotes kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 44,26 persen.

Mereka menilai kebijakan itu memberatkan masyarakat, khususnya petani.

“Kami menolak tegas kenaikan PBB-P2. Ini bentuk perampokan oleh pemerintah terhadap rakyat,” ujar koordinator lapangan, Afandi.

Afandi juga menyayangkan keputusan Bupati yang dianggap sepihak tanpa sosialisasi.

“Mereka menaikkan pajak tanpa sosialisasi dan langsung memungut. Bupati tidak mempertimbangkan kondisi rakyatnya,” katanya.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemkab Pinrang mencabut kenaikan tarif PBB-P2. (*)