Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Parepare Diadopsi Jadi Program Unggulan Indonesia Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Praktik Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam mengatasi persoalan lingkungan mendapatkan panggung di tingkat regional.

Pendekatan pengelolaan sampah berbasis partisipasi aktif masyarakat yang diterapkan di Kota Parepare disepakati oleh 17 wali kota di kawasan Indonesia Timur untuk diangkat menjadi solusi utama penanganan sampah perkotaan.

Kesepakatan tersebut lahir dalam Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 2-4 Juni 2026.

Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, yang hadir menjadi salah satu narasumber dalam sesi Success Story.

Di hadapan para kepala daerah, Hermanto memaparkan bagaimana Parepare berhasil menggeser paradigma penanganan sampah dari sekadar membuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), menjadi gerakan yang melibatkan warga sejak dari hulu.

"Upaya ini menjadi salah satu pendekatan paling efektif dalam mengatasi persoalan sampah, sekaligus secara perlahan menaikkan kesadaran lingkungan di tingkat rumah tangga," kata Hermanto saat membagikan pengalaman Parepare di Kendari, Kamis (4/6/2026).

Komitmen bersama 17 kepala daerah di Indonesia Timur ini tidak berhenti di tingkat regional.

Baca juga: Melinda Aksa Dorong Pemanfaatan Sampah Organik untuk Perkuat Urban Farming Makassar

Forum APEKSI Komwil VI menetapkan gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini sebagai success story unggulan.

Hermanto mengungkapkan, inovasi ini nantinya akan diusulkan dan dipresentasikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI mendatang di Kota Medan, Sumatera Utara.

Langkah ini menandai semakin kuatnya komitmen kota-kota di kawasan timur Indonesia untuk menghadirkan solusi lingkungan yang berkelanjutan.

"Pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dinilai mampu menciptakan perubahan perilaku jangka panjang serta memperkuat budaya bersih di perkotaan," ungkapnya.

Bagi Pemerintah Kota Parepare, momentum ini menjadi peluang penting untuk memperkuat sinergi antar daerah.

"Partisipasi Parepare dalam forum ini merupakan momentum untuk memperkenalkan inovasi daerah di bidang lingkungan. Kami berharap, melalui forum APEKSI, lahir rekomendasi dan program kolaboratif yang konkret untuk mewujudkan kota-kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulsel tengah menyiapkan Kota Parepare sebagai pilot project pengelolaan sampah terintegrasi.

Proyek ini diproyeksikan menjadi percontohan pola penanganan lingkungan yang menyasar tingkat kelurahan.

Rencana itu disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di puncak hari jadi ke-66 Kota Parepare, Minggu (12/4/2026) lalu.

Andi Sudirman mengungkapkan, langkah ini diambil sebagai penopang wilayah di luar Makassar terkait pengelolaan sampah terpadu.

"Kan Maminasata sudah ada PSEL ya, yang 3 triliun itu. Ini sebagai penopang, kita akan membuat piloting project di Parepare untuk percontohan bagaimana pola membentuk pola penanganan lingkungan, khususnya di bidang persampahan," ujar Andi Sudirman.

Dia mengatakan penanganan sampah di Parepare akan dilakukan secara terpadu.

Dimulai dari sistem pemilahan, penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R, hingga budidaya maggot.

"Mulai dari pemilahannya, kemudian kita akan kasih TPST 3R pengelolaan sampah di bawah, kemudian bagaimana budidayanya, ada maggot-nya, apa segala macam ya. Kita mulai terintegrasi lah coba di sini," jelasnya.

Dia mengungkapkan, kapasitas produksi sampah di Parepare dan sekitarnya berada di angka 400-500 ton.

Angka ini berbeda dengan Makassar yang mencapai di atas 1.200 ton untuk pembangunan industri besar.

"Maka kita mau di sini coba kita ada metodologi untuk penanganan sampah dari pemilahan, bagaimana pendistribusinya, bagaimana sampai pengolahan di TPST 3R-nya," ujarnya.(*)