Gelombang Demo Nasional Meluas, PMII Palopo Sulsel Mulai Bahas Aksi Solidaritas

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO – Gelombang aksi mahasiswa di Jakarta mulai mendapat perhatian organisasi mahasiswa di daerah, termasuk di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang berjarak sekitar 372 kilometer (KM) dari Makassar.

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dijadwalkan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Senin (15/6/2026).

Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat dalam aksi bertajuk Reformasi Jilid II.

Istilah Reformasi Jilid II digunakan sejumlah kelompok mahasiswa untuk menggambarkan gerakan yang menuntut perubahan kebijakan pemerintah.

Gerakan ini mengangkat berbagai isu nasional, mulai dari ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga penegakan hukum.

Meski belum ada aksi serupa di Luwu Raya, sejumlah organisasi mahasiswa mulai mencermati perkembangan gerakan tersebut.

Ketua PMII adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Palopo periode 2026-2027, Muh Futhifar Putra Pratama, mengatakan pihaknya sedang mengkaji tuntutan mahasiswa di tingkat nasional.

PMII adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mahasiswa yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU).

PMII Palopo juga menunggu arahan dari Pengurus Besar (PB) PMII sebelum menentukan sikap.

"PMII Palopo akan menjemput isu itu. Saat ini kami masih mengkaji tuntutan mahasiswa di pusat sekaligus menunggu instruksi PB PMII," kata Futhifar kepada Tribun-Timur.com, Senin (15/6/2026).

Ia tidak menutup kemungkinan PMII Palopo ikut menggelar aksi apabila hasil kajian menunjukkan isu tersebut relevan dengan kondisi daerah dan kepentingan masyarakat.

"Dalam waktu dekat teman-teman PMII Palopo diperkirakan akan menyusul menggelar aksi," ujarnya.

Sementara itu, Polres Palopo mengaku belum menerima surat pemberitahuan rencana demonstrasi terkait isu nasional.

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Marsuki, mengatakan hingga kini belum ada pemberitahuan resmi mengenai aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Sampai saat ini belum ada surat masuk terkait unjuk rasa mengenai kebijakan Presiden dan Wakil Presiden," katanya.