Tak Ditemui Wali Kota, Warga Palopo Menangis di Gedung DPRD

Seorang ketua RT juga tak kuasa menahan air mata.

"Barusan ada wali kota seperti ini, tidak mau temui rakyatnya," katanya tak kuasa menahan air mata.

Ia menilai Wali Kota Naili enggan bertemu karena tidak peduli terhadap rakyat.

"Kami cuma mau minta hak kami, kasihan. Kenapa kami malah dianggap seperti musuh," tambahnya.

Karena tidak ditemui Wali Kota, LKK justru dipertemukan dengan pimpinan DPRD Palopo.

Wakil Ketua DPRD, Alfri Jamil, menjelaskan pihak legislatif telah menganggarkan pembayaran insentif tersebut dalam APBD.

"Kami di DPRD sudah menganggarkan di APBD. Namun secara teknis, pembayarannya ada di tangan eksekutif," jelasnya.

Ia menegaskan DPRD hanya memiliki tiga fungsi, salah satunya fungsi penganggaran, sehingga pelaksanaan pembayaran menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Alfri juga memastikan anggaran untuk insentif LKK sudah tercantum dalam APBD 2025 sehingga seharusnya bisa direalisasikan oleh pihak eksekutif. (*)

Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini