SPMB Bukan Musim Kecemasan

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 17 ribu calon peserta didik telah membuat akun Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Angkanya tidak kecil. Sekitar 56 persen dari total proyeksi peserta tahun ini.

Orang tua rela begadang, mengutak-atik dokumen, memperbaiki data, bahkan panik jika sistem sedikit saja tersendat.

Sebab bagi banyak keluarga, memilih sekolah bukan sekadar urusan administrasi. Ini soal masa depan.

Karena itu, digitalisasi penerimaan murid patut diapresiasi.

Setidaknya, Makassar mencoba meninggalkan antrean panjang, praktik titip-menitip, dan ruang gelap yang selama bertahun-tahun menjadi sumber keluhan saat penerimaan siswa baru.

Akun dibuat. Jalur dipilih. Sekolah ditentukan. Bahkan koordinat rumah pada Kartu Keluarga ikut membaca arah masa depan anak-anak.

Teknologi memang menjanjikan transparansi.

Tetapi teknologi juga sering kali memperlihatkan ketimpangan yang selama ini tersembunyi.

Sebab di balik angka 17 ribu akun itu, ada ribuan orang tua yang mungkin masih bingung membuka portal. Ada yang kesulitan login.

Ada yang tidak cukup paham memilih jalur.

Bahkan ada yang belum sepenuhnya akrab dengan sistem digital.

Di sinilah negara harus hadir. Bukan hanya menghadirkan aplikasi, tetapi juga menghadirkan pendampingan.

Posko-posko bantuan yang disiapkan pemerintah menjadi penting. Bahkan mestinya diperluas.

Jangan sampai transformasi digital justru menciptakan jurang baru: mereka yang melek teknologi melaju cepat, sementara yang lain tertinggal hanya karena tidak paham cara mengunggah dokumen.

Selain itu, ada satu persoalan lama yang belum juga selesai: sekolah negeri tetap menjadi magnet utama.

Makassar punya lebih dari 300 SD negeri dengan daya tampung sekitar 18 ribu siswa.

Tetapi untuk SMP negeri, kapasitasnya hanya sekitar 15 ribu siswa dari 55 sekolah.

Di sinilah kecemasan tahunan selalu lahir. Banyak orang tua ingin sekolah negeri.

Sedikit yang menjadikan sekolah swasta pilihan pertama.

Akibatnya, setiap musim penerimaan murid baru selalu menghadirkan ketegangan yang sama: siapa diterima, siapa tersingkir.

Padahal, mestinya pendidikan yang baik tidak ditentukan oleh label negeri atau swasta semata.

Tugas pemerintah bukan hanya memastikan sistem seleksi berjalan rapi. Tetapi juga memastikan kualitas pendidikan tumbuh merata.

Jangan sampai sekolah negeri menjadi terlalu elit karena diperebutkan, sementara sekolah swasta dipandang sekadar alternatif terakhir.

Di sisi lain, jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas patut dijaga.

Pendidikan memang harus berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan akses.

Begitu pula jalur prestasi. Karena anak tidak boleh hanya diukur dari angka rapor.

Ada anak yang unggul di olahraga, seni, budaya, dan bidang lain yang sering kali luput dihargai.

Yang terpenting saat ini: jangan biarkan SPMB berubah menjadi musim kecemasan. Wassalam.(*)