PPPK Paruh Waktu di Maros, Wajo, dan Soppeng Tak Dapat THR, Beda Bone dan Sinjai

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone dan Sinjai menyiapkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kebijakan ini berbeda dengan tiga daerah lain di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Wajo,  Maros, dan Soppeng yang tidak mengalokasikan THR bagi PPPK paruh waktu.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, mengatakan total penerima THR di lingkup Pemkab Bone mencapai 10.467 pegawai.

Jumlah tersebut terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.

ASN yang menerima THR berjumlah 6.032 pegawai dengan total anggaran Rp32.830.855.565.

Sementara PPPK penuh waktu yang menerima THR sebanyak 4.508 pegawai dengan total anggaran Rp16.992.781.206.

Adapun PPPK paruh waktu yang menerima THR berjumlah 3.927 pegawai dengan total anggaran Rp3.982.100.000.

Menurut Andi Asman, pemberian THR merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada para pegawai yang selama ini berperan dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap penyaluran THR tersebut dapat membantu pegawai memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja.

“Semoga THR ini dapat membantu para pegawai dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,” katanya, Jumat (6/3/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai, Andi Ilham Abubakar, mengatakan Pemkab Sinjai menyiapkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk pembayaran THR PPPK paruh waktu.

“Besaran THR yang diterima sama dengan gaji,” kata Ilham kepada Tribun-Timur, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan seluruh kebutuhan anggaran telah disiapkan pemerintah daerah. Namun, proses penyaluran masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya anggaran sudah siap, tinggal menunggu regulasi,” ujarnya.

Maros, Wajo, dan Soppeng Tidak Menganggarkan

Berbeda dengan Bone dan Sinjai, tiga daerah di Sulawesi Selatan dipastikan tidak menyiapkan THR bagi PPPK paruh waktu, yakni Maros, Wajo, dan Soppeng.

Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan Pemkab Maros tidak mengalokasikan anggaran THR untuk PPPK paruh waktu.

“Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut, karena terkait kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Meski demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maros dipastikan tetap menerima THR. Pencairannya masih menunggu Peraturan Presiden sebagai dasar pelaksanaan.

Sekitar 6.000 ASN di Maros akan menerima THR tahun ini dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar.

Hal serupa juga berlaku di Kabupaten Wajo. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Andi Pallawarukka, memastikan ASN berstatus PNS dan PPPK penuh waktu tetap menerima THR.

“Tentu ASN berstatus PNS dan PPPK penuh waktu itu dapat THR,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Namun jadwal pencairannya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

Estimasi THR yang diterima pegawai setara satu bulan gaji dan biasanya dicairkan sekitar H-7 sebelum Lebaran.

Kepala Bidang Anggaran BPKPD Wajo, Syahmadia, menambahkan anggaran THR sebenarnya telah disiapkan dalam APBD dengan skema gaji 14 bulan.

Meski demikian, ia menegaskan PPPK paruh waktu tidak termasuk penerima THR.

“Betul, hanya PNS dan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Surahman, mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait pencairan THR.

“Iya, kami masih menunggu PP,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan sebanyak 3.507 PPPK paruh waktu di lingkup Pemkab Soppeng dipastikan tidak menerima THR.

“Hanya PNS dan PPPK penuh waktu yang dapat THR. PPPK paruh waktu tidak dapat,” tegasnya. (*)