PPPK Paruh Waktu di Maros, Wajo, dan Soppeng Tak Dapat THR, Beda Bone dan Sinjai

Berbeda dengan Bone dan Sinjai, tiga daerah di Sulawesi Selatan dipastikan tidak menyiapkan THR bagi PPPK paruh waktu, yakni Maros, Wajo, dan Soppeng.

Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan Pemkab Maros tidak mengalokasikan anggaran THR untuk PPPK paruh waktu.

“Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut, karena terkait kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Meski demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maros dipastikan tetap menerima THR. Pencairannya masih menunggu Peraturan Presiden sebagai dasar pelaksanaan.

Sekitar 6.000 ASN di Maros akan menerima THR tahun ini dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar.

Hal serupa juga berlaku di Kabupaten Wajo. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Andi Pallawarukka, memastikan ASN berstatus PNS dan PPPK penuh waktu tetap menerima THR.

“Tentu ASN berstatus PNS dan PPPK penuh waktu itu dapat THR,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Namun jadwal pencairannya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

Estimasi THR yang diterima pegawai setara satu bulan gaji dan biasanya dicairkan sekitar H-7 sebelum Lebaran.

Kepala Bidang Anggaran BPKPD Wajo, Syahmadia, menambahkan anggaran THR sebenarnya telah disiapkan dalam APBD dengan skema gaji 14 bulan.

Meski demikian, ia menegaskan PPPK paruh waktu tidak termasuk penerima THR.

“Betul, hanya PNS dan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Surahman, mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait pencairan THR.

“Iya, kami masih menunggu PP,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan sebanyak 3.507 PPPK paruh waktu di lingkup Pemkab Soppeng dipastikan tidak menerima THR.

“Hanya PNS dan PPPK penuh waktu yang dapat THR. PPPK paruh waktu tidak dapat,” tegasnya. (*)