Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPD RI

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Buka Posko Pengaduan Program Strategis Presiden Prabowo

Tamsil Linrung mengumumkan rencana pembukaan posko pengaduan untuk program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Tayang:
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Muh Hasim Arfah
Istimewa
POSKO PENGADUAN- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tamsil Linrung di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Makassar, yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin, pada hari Rabu (31/12/2025). Tamsil Linrung mengumumkan rencana pembukaan posko pengaduan untuk program strategis Presiden Prabowo Subianto. 
Ringkasan Berita:
  • Tamsil Linrung mengumumkan rencana pembukaan posko pengaduan untuk program strategis Presiden Prabowo Subianto.
  • Presiden Prabowo Subianto telah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program strategis nasional.

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tamsil Linrung mengumumkan rencana pembukaan posko pengaduan untuk program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan saat Tamsil melakukan silaturahmi dengan sejumlah awak media di kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Makassar, yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin, pada hari Rabu (31/12/2025).

“Kami siap membuka posko pengaduan di kantor ini. Posko ini akan berperan penting untuk menangkap informasi jika ada oknum yang melakukan penyimpangan sehingga berdampak buruk kepada masyarakat,” ujar Tamsil Linrung.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program strategis nasional. Beberapa program yang menjadi fokus perhatian antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan Koperasi Merah Putih (KMP).

“Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga salah satunya untuk memangkas adanya oligarki dari beberapa pihak yang ingin menghambat kebijakan Presiden Prabowo. Contohnya saja terkait kebijakan impor daging yang berasal dari Australia,” jelas Tamsil.

Posko pengaduan diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan setiap program strategis dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved