Alasan Komnas HAM Beri Nilai Rendah ke Polri, Tak Cukup 60

TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan rendah untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Nilai Polri dapat 'merah', hanya 58,8.

Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai menjelaskan, angka itu merupakan penilaian atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Nilai itu diperoleh Komnas HAM dari akumulasi enam elemen kunci melibatkan para pakar.

"Dari expert memberikan nilai 57,2, sedangkan dari komisioner memberikan nilai 58,8, sehingga nilai akhir berjumlah 57,8," ucap Semendawai dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Polisi dinilai masih membatasi hak berekspresi dan berpendapat yang terjadi di banyak peristiwa.

Bahkan, dugaan pelanggaran HAM yang sering diadukan masyarakat ke Komnas HAM paling banyak datang dari kepolisian.

"Berdasarkan data Komnas HAM, pada 2021-2023 terdapat 28 pengaduan dugaan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi," ujar Semendawai.

Dari temuan tersebut, Komnas HAM juga melihat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sering digunakan untuk menuntut seseorang yang mengkritik pemerintah.

Hal tersebut terlihat dari patroli siber yang kerap Polri justru dinilai mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.

"Kebijakan yang diterapkan oleh Polri cenderung berorientasi melakukan penindakan dan pembatasan kebebasan berekspresi, sehingga menghambat ruang bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan kritik atau pendapat secara terbuka," jelas Semendawai.

Penilaian tersebut juga berisi rekomendasi agar polisi bisa mendapat peningkatan pemahaman terkait hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Kepolisian bersama dengan pemerintah dan DPR juga perlu mengevaluasi peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi secara berlebihan," tutur Semendawai.

Penilaian HAM Terhadap 7 Kementerian/Lembaga

Komnas HAM meluncurkan hasil pilot project penilaian HAM atas tujuh kementerian/lembaga pada 2024.