Penyebab KPK Belum Juga Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Era Menteri Yaqut

TRIBUN-TIMUR. COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga mengumumkan para tersangka di kasus korupsi kuota haji.

KPK masih terus mendalami kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

Korupsi ini terjadi di era Menteri Yaqut.

KPK bahkan dalam keterangan awalnya menyebut negara rugi hingga Rp1 triliun di kasus korupsi kuota haji ini.

Namun ini masih perhitungan kasarnya.

Lalu kenapa KPK belum jug mengumumkan tersangka korupsi kuota haji?

Salah satunya karena KPK masih menunggu perhitungan kerugian pasti dari Badan Pemeriksa Keuangan (KPK).

BPK adalah lembaga negara independen untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa angka Rp 1 triliun merupakan taksiran awal. 

Untuk mendapatkan angka yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, KPK telah melibatkan auditor dari BPK sebagai ahli.

"Sudah saya sampaikan tadi bahwa itu hanya perhitungan kasar ya. Untuk perhitungan jelasnya, lebih jelasnya nanti kita sedang meng-hire auditor dari BPK sebagai ahli perhitungan kerugian keuangan negaranya. Ditunggu aja ya," kata Asep dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025) dikutip dari Tribunnews.com.

Asep menambahkan, hasil audit final dari BPK ini menjadi krusial.

Biasanya, penetapan dan penahanan tersangka akan dilakukan setelah perhitungan kerugian keuangan negara selesai.

Menurutnya, sumber kerugian negara yang ditaksir berasal dari berbagai pihak, tidak hanya dari ratusan agen travel yang diduga terlibat, tetapi juga dari perorangan dan pihak lainnya.

"Iya dari semuanya kita menghitung. Ada kerugian, ada dari perorangan, ada dari yang lainnya," jelasnya.