Menteri Asal Sulsel Penentu Pengurus Sah PPP, Hasil Muktamar Sudah Didaftar

TRIBUN-TIMUR.COM -- Menteri asal Sulsel akan jadi penentu kepengurusan sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru.

Hasil Muktamaar X PPP berakhir dualisme. Ada kubu yang menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum.

Ada pula yang menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.

Saat ini hasil Muktamar X PPP sudah didaftarkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Demikian diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Supratman Andi Agtas menteri kelahiran Soppeng Sulsel.

Ia mengatakan belum mengetahui apakah hasil Muktamar X PPP yang didaftar itu di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono atau Agus Suparmanto.

"Seingat saya lupa, tapi laporan dari Direktorat Jenderal AHU, mungkin sudah ada ya tapi saya tidak tahu (kubu) yang mana," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Ditjen AHU terhadap Parpol:

Pendaftaran dan pengesahan badan hukum partai politik

Perubahan kepengurusan dan AD/ART partai

Pencatatan perubahan nama, lambang, atau alamat kantor pusat parpol

Penerbitan SK pengesahan kepengurusan pusat parpol

Untuk diketahui pada Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025) menghasilkan dua ketua umum berbeda.

Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih PPP secara aklamasi.

Terkait hal itu, Supratman mengatakan pemerintah akan meresmikan kepengurusan PPP yang memenuhi AD/ART.

"Kita patokannya ada di Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, nanti akan kita lihat aja siapa yang memenuhi sesuai Anggaran Dasar Anggaran Tumah Tangga," tandasnya.

Tribunnews.com telah menghubungi tokoh-tokoh dari masing-masing kubu untuk mengkonfirmasi terkait pendaftaran ke Ditjen AHU, namun hingga berita ini ditulis belum ada yang merespons.

Daftar DPW yang Beri Dukungan untuk Mardiono dan Agus Suparmanto

Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), menghasilkan dua kepimpinan alias dua ketua umum.

Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto mengklaim masing-masing terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.

Dengan kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP pun menjadi terbelah.

Pertama, Mardiono terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut, setelah dalam pembukaan tensi sempat meninggi dan para kader PPP terlibat aksi adu jotos.

"Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).

Amir menyebut Mardiono didukung oleh 30 DPW PPP se-Indonesia.

"Ketua DPW yang sudah bersama-sama dengan kami dalam ruang sidang, memang tadi diganggu oleh segelintir sehingga membuat dinamika tinggi terjadi di ruang sidang," kata Amir.

Tribunnews.com telah menghubungi Amir Uskara untuk mengkonfirmasi 30 DPW PPP tersebut namun belum ada jawaban.

Klaim Kubu Agus Suparmanto

Sementara itu, Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 secara aklamasi dalam Muktamar X yang di gelar di Mercure Ancol, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

Terpilihnya Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP, setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar menanyakan kepada seluruh muktamirin.

Seluruh muktamirin yang merupakan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyerukan agar adanya aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum PPP.

“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030,” kata Qoyum Abdul Jabbar di arena utama Muktamar X PPP.

Kubu Agus yang diwakili Romahurmuziy mengklaim, sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendukung Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum terpilih PPP, berikut daftarnya.

1. Sumatera Utara

2. Sumatera Barat

3. Sumatera Selatan

4. Bengkulu

5. Bangka Belitung

6. Lampung

7. Banten

8. Jawa barat

9. Jawa tengah

10. Jawa timur

11. Kalimantan Tengah

12. Kalimantan Timur

13. Kalimantan Barat

14. Kalimantan Selatan

15. Sulawesi Barat

16. Sulawesi Tengah

17. Maluku

18. Kepulauan Riau

19. Riau

20. Sulawesi Utara

21. Sulawesi Tenggara

22. Papua Pegunungan

23. Papua

24. Papua Tengah

25. Papua bBarat Daya

26. DIY

27. NTB

(Sumber: Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasil Muktamar PPP Sudah Didaftarkan ke Ditjen AHU, Kubu Mardiono atau Agus Suparmanto