Asal Mula Lahirnya Dana Abadi Pendidikan LPDP, Ternyata Digagas Putra Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM -- Asal mula lahirnya dana abadi pendidikan ternyata digagas Wakil Ketua Badan Anggaran pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Panggagasnya Tamsil Linrung. Saat itu Tamsil menjabat Wakil Ketua Banggar mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu diungkapkan Direktur Beasiswa LPDP, Ir. Dwi Larso, MSIE, Ph.D, dalam forum Executive Brief bertema “Optimalisasi Pemerataan Pendidikan: Beasiswa KIP Kuliah, LPDP, dan PIP Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar DPD RI, Senin (29/9).

Dwi Larso mengenang pemerintah awalnya mengalokasikan sekitar Rp1 triliun.

Jumlah yang relatif kecil namun visioner.

“Pak Tamsil termasuk yang menginisiasi lahirnya dana abadi pendidikan. Dari angka yang relatif kecil pada awalnya, kini berkembang pesat bahkan menjadi Rp154 triliun. Saya sungguh merasa terharu melihat bagaimana gagasan itu tumbuh dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembiayaan pendidikan nasional,” ujar Dwi Larso.

Dwi Larso menilai LPDP sebagai instrumen yang lahir dari keberanian visi politik dan perencanaan jangka panjang.

Tanpa adanya gagasan tersebut, Indonesia mungkin tidak akan memiliki mekanisme pembiayaan pendidikan yang stabil dan berkelanjutan seperti hari ini. 

Dwi Larso mengakui peran Tamsil Linrung sebagai catatan penting dari sejarah LPDP.

Ia menegaskan, bahwa apresiasinya kepada Tamsil Linrung bukan sekadar pengakuan formal, melainkan penghargaan yang lahir dari kesadaran akan nilai historis gagasan tersebut. 

Ia mengaku terharu karena gagasan yang lahir lebih dari satu dekade lalu kini telah berkembang melampaui ekspektasi awal. 

“Jarang ada kebijakan yang mampu bertahan dan berkembang hingga sebesar ini," kata Dwi Larso.

Dwi Larso melanjutkan, LPDP menjadi bukti bahwa visi jangka panjang dapat benar-benar diwujudkan bila dikawal dengan konsistensi.

"Saya sangat menghargai peran Pak Tamsil karena berkat gagasan itu ribuan anak bangsa bisa belajar hingga jenjang S2 dan S3. Mereka kini menjadi aset penting bagi Indonesia,” ujarnya.

LPDP kini menjelma sebagai beasiswa primadona.

Menjadi salah satu instrumen strategis negara dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul. 

Hingga 2025, LPDP mengelola Rp154 triliun dana abadi dan telah membiayai puluhan ribu anak bangsa untuk menempuh studi magister (S2) dan doktoral (S3) di universitas-universitas terbaik dunia maupun dalam negeri. 

Ribuan alumninya kini berkiprah di berbagai sektor strategis, memperkuat kapasitas nasional dan menularkan jejaring global ke tanah air.

Di forum yang sama, Tamsil Linrung menuturkan bahwa beasiswa bukan sekadar ongkos kuliah, melainkan daya ungkit pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa setiap beasiswa adalah investasi yang berdampak luas.

Pasalnya, anak dari keluarga kurang mampu yang mendapat kesempatan belajar melalui KIP, PIP, maupun LPDP, tidak hanya mengubah nasib dirinya, namun juga menjadi penggerak kemajuan di daerah.
 
“Beasiswa adalah investasi sosial yang menghasilkan efek berantai," kata Tamsil Linrung.

Ia mengenang 15 tahun lalu mendirikan yayasan sosial kemanusiaan Tali Foundation yang didedikasikan untuk memperkuat mutu penerima beasiswa.

Yayasan itu memberikan pendampingan hingga capacity building.

"Sehingga anak-anak kita penerima beasiswa, tumbuh sebagai SDM unggul," kata Tamsil Linrung.

"Bagi saya, beasiswa tidak boleh sebatas ongkos kuliah saja. Karena itu saya mendorong inisiatif pembinaan” ujar Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini.

Tamsil juga mengingatkan agar anggaran besar beasiswa KIP Kuliah memperhatikan aspek pemerataan.

Fakta di lapangan, kata Tamsil, menunjukkan masih ada anak miskin yang tercecer karena tidak masuk basis data resm. 

Selain itu, beasiswa KIP Kuliah cenderung terserap di perguruan tinggi besar di perkotaan, meninggalkan kampus di daerah dan kabupaten tertinggal.

Ketimpangan ini berpotensi melebar jika tidak segera dikoreksi.

“DPD RI hadir untuk memastikan bahwa program beasiswa tidak berhenti pada angka statistik, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah,” tegas Tamsil.

Ia mengingatkan bahwa amanat Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 sudah menegaskan pendidikan dasar gratis berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta.

Namun implementasinya masih timpang, terutama bagi sekolah swasta yang menampung ratusan ribu siswa dari keluarga miskin.

Tamsil menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya visi panjang.

“Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar jika pendidikan hanya terkonsentrasi di pusat. Beasiswa harus ditempatkan sebagai daya ungkit pembangunan daerah. DPD RI akan terus mengawal agar mereka yang tidak terjangkau sistem memperoleh haknya, sehingga pembangunan manusia benar-benar menyeluruh,” pungkasnya.