Profil Lalu Hadrian DPR RI Tak Persoalkan Menpora Erick Thohir Rangkap Ketua PSSI, Beda Roy Suryo

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Lalu Hadrian Irfani Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Lalu Hadrian Irfani tak permasalahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir rangkap Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Keterangan Lalu itu berbeda dengan mantan Menpora periode 2013-2014, Roy Suryo.

Roy Suryo menyarankan Erick Thohir mundur sebagai Ketua Umum PSSI.

Namun, Lalu mengingatkan Erick harus tetap memperhatikan cabang olahraga (cabor) lain di luar sepak bola agar dapat berprestasi di pentas internasional.

“Tidak ada masalah, jalan terus selama statuta memperbolehkan dan tetap fokus juga pada cabor prestasi lainnya," kata Lalu saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).

Menpora Erick harus membawa lagi cabor-cabor prestasi lainnya lebih mendunia. Kami menargetkan SEA Games 2025 kita bisa juara umum,” kata dia.

Menurut Lalu, tidak ada aturan dalam statuta FIFA maupun PSSI yang mengharuskan Erick mundur dari jabatannya sebagai ketua federasi usai menjadi Menpora.

“Saat ini tidak ada statuta baik dari PSSI maupun FIFA yang menyatakan harus mundur. Jadi saya sepakat tidak mundur, dengan catatan tidak mengabaikan cabang olahraga (cabor) prestasi lainnya,” ujar Lalu.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berpandangan, Erick semestinya mendapat kesempatan untuk menuntaskan misinya sebagai ketua PSSI membawa Tim Nasional (Timnas) masuk ke Piala Dunia 2026.

“Justru kita berikan kesempatan kepada Menpora Erick untuk menuntaskan misinya membawa timnas senior masuk Piala Dunia 2026,” kata dia.

Erick Thohir rangkap jabatan

Sebelumnya, Erick Thohir resmi dilantik menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot dari Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Meski kini menjabat Menpora, Erick menegaskan dirinya masih tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Keputusan Erick untuk merangkap jabatan tersebut menuai sorotan dari sejumlah pengamat dan pemangku kepentingan di sektor olahraga karena dapat menimbulkan konflik kepentingan.