Prabowo Sentil Makar, BEM SI: Jangan Sekadar Omon-Omon, Bongkar Aktor Demo Makar

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah daerah pada penghujung Agustus 2025 sudah mengarah pada tindakan makar menuai respons keras.

Dalam hukum Indonesia, makar memiliki arti khusus dan berbeda dari pemahaman sehari-hari.

Dasar hukum: Pasal 87 KUHP menyatakan: Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, meskipun pelaksanaan itu tidak jadi sampai selesai.

Dengan kata lain, makar adalah niat yang disertai perbuatan permulaan untuk menjatuhkan pemerintah, membunuh kepala negara, atau memisahkan wilayah negara, meskipun tujuannya belum tercapai.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menantang Presiden untuk mengungkap aktor di balik tudingan tersebut.

Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM SI Kerakyatan, Raul Zikra, menyampaikan hal itu dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di Kantor Redaksi Tribunnews.com, Kamis (2/9/2025).

“Kita juga menunggu juga pembentukan tim investigasi. Atas statement Pak Prabowo k dia bilang, demo ini ada makar dan sebagainya. Coba buktikan, pemerintah. Karena pemerintah punya alat-alat untuk itu kan,” kata Raul.

Raul menegaskan, tuduhan makar jangan hanya sebatas omongan. Jika benar ada tindakan makar, maka pemerintah harus mengungkap sosok yang mengendalikan gerakan tersebut kepada publik.

“Karena kita juga menunggu itu. Apakah benar-benar ini ditunggangi atau tidak? Dan kalau memang ini, ataupun dibilang pihak asing dan sebagainya, coba buktikan,” ucapnya.

Menurut Raul, masyarakat juga berhak tahu kebenaran terkait tudingan tersebut. Ia menyebut mahasiswa merasa gerakan mereka terciderai jika benar ada pihak lain yang bermain.

“Kita sebagai masyarakat juga penasaran kalau memang dirasa gerakan kita itu dicederai oleh salah satu oknum dari sebagainya ini,” sambungnya.

Baca juga: Sosok Jenderal Hantu Laut Marinir Freddy Ardianzah, Bantah Anggota TNI Bikin Rusuh di Jakarta

Dalam wawancara itu, Raul juga menjawab sejumlah pertanyaan mengenai posisi dan langkah BEM SI Kerakyatan dalam menyikapi aksi unjuk rasa belakangan ini.

Terkait pertemuan dengan DPR maupun pihak Istana, Raul menilai kehadiran mahasiswa tetap penting meski hasilnya belum terlihat jelas.

Ia mengkritik kepemimpinan negara yang menurutnya tidak becus menjalankan amanah rakyat.

“Kalau dibilang ada gunanya ya, bahwa pada hari ini kekeosan terjadi dan sebagainya akibat pemimpin negara ini nggak becus dalam pemimpin negara ini. Saya rasa fungsinya tetap ada ataupun kehadirannya ada, tapi fungsinya mungkin melenceng. Kami sebagai mahasiswa melihatnya, kami dibutuhkan hanya pada saat pemilu. Ketika sudah mimpin, kebijakan-kebijakan yang dibuat, itu tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Raul menyatakan pihaknya tetap melakukan ikhtiar perjuangan melalui berbagai cara, baik lewat rapat dengar pendapat maupun audiensi. Jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, mahasiswa akan kembali menggelar aksi turun ke jalan.

“Jadi, kalau bicara ada gunanya dan sebagainya, mari kita lihat hasilnya. Bahwa pada hari kemarin ataupun sampai hari ini pula, kami sudah menyampaikan beberapa tuntutan. Kalau memang itu nggak ditiadakan ataupun nggak dilakukan, kita akan lagi, ataupun turun aksi kejalanan lagi dan coba melakukan parlementer jalanan,” kata Raul.

Soal batalnya rencana demo pada 2 September 2025, Raul menjelaskan hal itu karena mempertimbangkan kondisi bangsa yang sudah banyak dilanda kerusuhan. Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak tersampaikan dengan baik jika dilakukan dalam situasi kacau.

“Kami akhirnya mengambil langkah kembali ke kampus dan di mana ruang tersebut adalah ruang akademik,” jelasnya.

Raul tidak menampik adanya kekhawatiran aksi mahasiswa ditunggangi pihak lain. Setiap aliansi, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk mengamankan massa aksi masing-masing.

“Kekhawatiran, pasti aja ada ya. Karena setiap aliansi, ataupun setiap BEM punya masa aksinya tersendiri dan punya tanggung jawab kepada masa aksinya. Kami khawatir, ketika terjadi chaos, kami nggak bisa mengamankan teman-teman kami sendiri,” katanya.

Raul juga menyinggung aksi BEM SI Kerakyatan pada 29 Agustus 2025 di Polda Metro Jaya. Mereka membawa empat tuntutan, yakni menghentikan brutalitas aparat, evaluasi total kepolisian, pencopotan Kapolri, serta reformasi Polri.

“Siste kerja daripada aparat hukum negara ini adalah sistemnya komandois. Mau itu tentara negara Republik Indonesia ataupun Kepolisian. Kita melihat bagaimana sistematis tersebut, mencari tahu siapa ujung kepala ataupun siapa yang memberi perintah agar dilakukannya represifitas tersebut,” ujar Raul.

Ia menambahkan, aksi mahasiswa pada 29 Agustus dihentikan sekitar pukul 18.00 agar kelompok lain bisa melanjutkan penyampaian pendapat. Namun, Raul mengaku kesulitan mengidentifikasi massa saat malam hari karena munculnya pihak-pihak provokator.

“Ketika sudah malam hari, kita susah mengidentifikasi siapa kawan kita, lalu siapa-siapa saja yang masih membersama kita. Karena ada orang-orang yang provokasi pasti ada yang lempar-lempar dan sebagainya. Tapi kami bukan sebagai bentuk anarkis, karena itu adalah bentuk reaksi ataupun kemarahan daripada masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Menanggapi aksi penjarahan di rumah politisi, termasuk kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, Raul menyatakan tidak membenarkan tindakan itu. Namun, menurutnya, kejadian tersebut merupakan luapan kemarahan masyarakat yang akumulatif.

“Saya tidak membenarkan hal tersebut. Kurang berkenan ataupun kurang baik. Tapi yang perlu disadari adalah bagaimana akhirnya wakil rakyat itu tahu bagaimana dia harus berkomunikasi, bagaimana dia harus berbicara karena mereka adalah perwakilan rakyat.

Bahwa itu bersifat reaksioner, itu bersifat sangat organik, saya rasa dan saya melihat bagaimana itu adalah sebuah bentuk kemarahan masyarakat yang akhirnya tidak terbendung lagi. Jadi, saya rasa nggak ada yang salah dan benar di sana. Karena semuanya terjadi akibat bagaimana kemarahan itu terjadi secara akumulatif,” tuturnya.

Raul menegaskan, BEM SI Kerakyatan akan tetap berupaya melakukan mitigasi agar aksi tidak disusupi pihak luar. Mereka menunggu pembentukan tim investigasi atas tudingan makar yang dilontarkan Presiden.

“Kalau untuk mitigasi hal tersebut, tentu saja. Kita juga menunggu pembentukan tim investigasi yang sudah kita sampaikan kemarin. Atas statement Pak Prabowo kan, yang dia bilang, demo ini ada makar dan sebagainya.

Coba buktikan. Karena pemerintah punya alat-alat untuk itu. Apakah benar-benar ini ditunggangi atau tidak? Dan kalau memang ini, ataupun dibilang pihak asing dan sebagainya, coba buktikan. Jangan cuma omon-omon,” pungkas Raul.

(tribun/abdi)