Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Partai Golkar

'Kalau Tidak Serius dan Komitmen, Tidak Dikasih Maju sebagai Ketua Golkar Sulsel'

Kewajiban ini ditegaskan langsung oleh Ketua Bappilu DPD I Partai Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka.

|
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Edi Sumardi
DOK PARTAI GOLKAR SULSEL
MUSDA GOLKAR - Ketua Bappilu Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka. Dia berbicara soal komitmen calon yang akan bertarung di Musda Golkar Sulsel. 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pertarungan menuju kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin memanas.

Empat figur potensial dipaksa menunjukkan komitmen kuat untuk mengembalikan kejayaan partai beringin yang baru saja kehilangan takhta kekuasaan di parlemen Sulsel.

Kewajiban ini ditegaskan langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Partai Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka.

"Kalau tidak memiliki keseriusan dan komitmen, ya tidak dikasih maju. Itu syarat mutlak," kata La Kama pada Kamis (28/8/2025).

Figur yang dimaksud adalah mereka yang masuk dalam bursa calon ketua, yakni Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, mantan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, anggota DPR RI Taufan Pawe, dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

Komitmen yang diutamakan adalah kemampuan untuk merebut kembali kemenangan, terutama pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2029. Hal ini menjadi sorotan utama setelah Golkar gagal mempertahankan kursi Ketua DPRD Sulsel untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu 2024.

Saat itu, Partai Nasdem meraup 17 kursi, sementara Golkar hanya mendapatkan 14 kursi.

Baca juga: Mimpi Ketua Partai Golkar Sulsel Dua Periode tak Pernah Terwujud

Jadwal Belum Jelas

La Kama memastikan bahwa Musda tetap akan digelar di Makassar, sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) partai.

Prosesnya diperkirakan memakan waktu satu hingga dua bulan, mulai dari pengumuman, pendaftaran, hingga penetapan bakal calon.

Dalam Musda ini, total 30 suara sah akan diperebutkan oleh para kandidat.

Berdasarkan Juklak Nomor 02/DPP/GOLKAR/IV/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen M. Sarmuji, rincian pembagian suara adalah sebagai berikut:

DPP Partai Golkar: 1 suara

DPD I Golkar Sulsel: 1 suara

Dewan Pertimbangan DPD I: 1 suara

DPD II Golkar kabupaten/kota se-Sulsel: 24 suara

Organisasi Sayap (AMPG & KPPG): 1 suara kolektif

Organisasi Pendiri Golkar (SOKSI, KOSGORO, MKGR): 1 suara kolektif

Organisasi yang Didirikan Golkar (AMPI, MDI, HWK, Al Hidayah, Satkar Ulama): 1 suara kolektif

Di sisi lain, Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, mengeluhkan belum jelasnya jadwal Musda.

Menurutnya, pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan jadwal kepada DPP sejak awal Agustus 2025, namun belum ada respons hingga saat ini.

"Kami telah menyurat minta supaya Musda Golkar Sulsel bisa dijadwalkan pelaksanaannya. Tapi sampai hari ini belum ada balasan dari DPP," ungkap Marzuki.

Baca juga: Figur Paling Ideal Pimpin Partai Golkar Sulsel, Pengamat: Harus Paham Spirit Zaman

Keterlambatan ini membuat Sulsel menjadi salah satu daerah yang tertinggal dalam proses konsolidasi partai, padahal masa jabatan kepengurusan Golkar Sulsel yang dipimpin oleh Taufan Pawe akan berakhir pada 19 November 2025.

"SK kami tertanggal 19 November 2020, berarti berakhir 19 November 2025," jelasnya mengatakan.

Marzuki berharap DPP segera memberikan kepastian agar Musda bisa segera digelar.

Apakah penundaan ini menjadi sinyal adanya tarik-menarik kepentingan di pusat, ataukah memang DPP sedang menunggu waktu yang tepat untuk menentukan figur terbaik?(*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved