Calon Kuat Menteri Haji dan Umrah, Kepercayaan Prabowo Dampingi Sebelum Jadi Presiden

Kecintaannya pada kebijakan publik membawanya melanjutkan studi ke Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan fokus pada Desentralisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Sembari menyelesaikan program S2, Dahnil mengabdikan dirinya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Karier akademiknya terus berkembang, hingga akhirnya ia diangkat sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten.

Akan tetapi, panggilan untuk terjun ke ranah publik semakin kuat. Pada 2014, Dahnil terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.

DPR RI Sahkan Kementerian Haji dan Umrah

DPR RI telah mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menjadi Undang-Undang.

Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/8/2025) hari ini.

Dalam revisi UU tersebut, Badan Penyelenggara (BP) Haji akan naik status menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. 

BP Haji berada langsung di bawah Presiden dan dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan haji.

Lantas, siapa yang akan memimpin Kementerian Haji dan Umrah?

Prabowo Subianto belum menunjuk siapa jadi menteri haji dan umrah. 

Posisi menteri sepenuhnya hak presiden dalam hal ini Prabowo Subianto. 

Prabowo bisa saja menunjuk Dahnil Anzar Simanjuntak jika melihat kedekatan dan kontribusinya dalam karir Prabowo.

Pembentukan kementerian ini merupakan hasil revisi UU No. 8 Tahun 2019 yang disahkan oleh DPR RI pada 26 Agustus 2025