Mendikdasmen Minta Sekolah Awasi Siswa agar Tidak Ikut Demo

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Muti menegaskan pelajar harus fokus belajar dan tidak ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi.

“Kalau namanya pelajar ya belajarlah. Belajar di kelas untuk masa depan mereka. Aspirasi bisa disampaikan lewat banyak cara, bukan ikut demo,” kata Abdul Mu’ti di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8).

Ia mengimbau siswa di seluruh Indonesia tidak mudah terprovokasi informasi tanpa sumber jelas.

“Kami meminta para siswa tidak terpengaruh berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga meminta guru dan kepala sekolah memperketat pengawasan terhadap murid, terutama yang berpotensi ikut aksi.

“Guru dan kepala sekolah harus mengawasi murid agar tidak terlibat kegiatan di luar tugas mereka sebagai pelajar,” tegasnya.

Soal motif pelajar ikut demo di DPR RI, Abdul Muti menyerahkan penyelidikan lebih lanjut kepada aparat keamanan.

Baca juga: Demo Gagalkan Kenaikan Gaji DPR, Jakarta Nyaris Lumpuh

“Kami akan terus mendalami. Motif biar aparat keamanan yang menjelaskan,” katanya.

Terkait jumlah siswa yang ditangkap saat demo, ia menyerahkan penjelasan kepada kepolisian.

“Datanya biar Pak Kapolri yang menyampaikan,” pungkasnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga mengingatkan mahasiswa dan pemuda yang ikut aksi di DPR agar tidak bertindak anarkis.

“Sampaikan aspirasi kalian, tapi jangan dengan aksi anarkis,” ujarnya.

Menurut Dito, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. “Demo itu hak semua warga, tapi harus sesuai aturan,” katanya.

Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah akan menggelar aksi serentak, Kamis (28/8/2025). Aksi nasional yang diprakarsai Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja dan KSPI ini dipusatkan di DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan bergerak menuju pusat ibu kota.

Aksi juga digelar di kota-kota industri lain seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Banda Aceh, Makassar, Samarinda, hingga Gorontalo.

Gerakan buruh bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) ini menuntut kenaikan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

“Perhitungannya berdasarkan formula resmi dalam putusan MK No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” jelas Said Iqbal.

Sebagaimana diketahui, aparat mengamankan 351 pendemo, terdiri dari 155 orang dewasa dan 196 pelajar.

Polisi menahan mereka karena merusak fasilitas umum dan menyerang aparat.

Sebanyak 196 pelajar sudah dipulangkan setelah menandatangani surat pernyataan.(*)