Pemkab Maros Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Rp2 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, melakukan berbagai langkah  demi penghematan energi nasional.

Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan selain WFH, ASN juga didorong beralih ke transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

“Gunakan alternatif transportasi efisien dan ramah lingkungan seperti transportasi umum, kendaraan listrik, atau sepeda,” katanya kepada Tribun Timur, Senin (20/4/2026).

Tak hanya itu, pelaksanaan rapat, bimbingan teknis (bimtek), serta kegiatan lainnya diprioritaskan dilakukan secara daring.

“Kemudian kita juga mengoptimalkan layanan pemerintah berbasis digital,” tambahnya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) itu menyebutkan, langkah penghematan juga dilakukan melalui pengendalian penggunaan energi.

Pemakaian alat elektronik seperti pendingin ruangan (AC) dan perangkat listrik lainnya diminimalkan.

Bahkan saat WFH, aliran listrik di lantai dua Kantor Bupati Maros dipadamkan agar aktivitas terpusat di lantai satu.

Selain itu, penghematan paling signifikan dilakukan melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

Davied mengungkapkan, anggaran perjalanan dinas pada 2025 sebesar Rp17.925.787.000.

Sementara pada 2026 turun menjadi Rp15.714.760.000.

“Memang terjadi pengurangan anggaran perjalanan dinas karena anggaran kita berkurang,” katanya

Ia menegaskan, pengurangan tersebut tidak akan mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kegiatan tetap berjalan dengan memprioritaskan yang sifatnya wajib dan mendukung kinerja organisasi,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan secara daring akan terus didorong guna menekan biaya perjalanan.

“Kegiatan yang bisa dilaksanakan secara daring kita dorong memanfaatkan fasilitas digital,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara proporsional di seluruh OPD.

“Proporsional di seluruh OPD,” katanya.

Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan dari total 6.392 ASN di lingkup Pemkab Maros, sebanyak 1.856 orang menjalankan WFH.

Sedangkan 4.536 ASN lainnya tetap bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

Jumlah tersebut belum termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala OPD.

“Kebijakan WFH ini diterapkan di seluruh OPD di lingkup Pemkab Maros,” ujarnya.

Meski demikian, Chaidir memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan tersebut.

ASN yang bertugas di sektor pelayanan seperti puskesmas, tenaga kesehatan, rumah sakit, kecamatan hingga kelurahan tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

“Pelayanan publik tetap berjalan, jadi tidak semua bisa WFH,” jelasnya. (*)