Pemkab Maros Siapkan Rp44 Miliar untuk Gaji PPPK Paruh Waktu

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel)  menyiapkan anggaran Rp44 miliar untuk membayar gaji 4.862 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun depan.

Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan saat ini masih dilakukan validasi dan penyesuaian anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Masih dilakukan validasi dan perhitungan sesuai kemampuan daerah,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan, meski pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk teknis penggajian PPPK paruh waktu, Pemkab Maros memastikan mereka tetap menerima penghasilan.

“Petunjuk teknis penggajian memang belum turun, tapi tenaga PPPK paruh waktu tetap akan mendapatkan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.

Ia mengungkapkan, beberapa peserta memutuskan mundur meski sudah dinyatakan lolos seleksi.

“Termasuk ada kepala desa yang mundur dari status PPPK paruh waktu karena masih aktif menjabat,” katanya.

Gaji Tetap, TPP Tidak Dipotong

Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan besaran gaji PPPK paruh waktu tidak berubah hingga akhir 2025.

“Untuk sementara jumlah gajinya tetap sama, tidak ada perubahan sampai akhir tahun ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema penghasilan PPPK paruh waktu tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah tanpa mengganggu pos belanja pegawai lainnya.

Chaidir juga membantah isu pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk menutupi gaji PPPK paruh waktu.

“Itu tidak benar. Tidak ada pemotongan TPP untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Maros,” tegasnya.

Tenaga Non-ASN Lama Diakomodasi

Kepala BKPSDM Maros, Andi Sri Wahyuni AB, menyebut tenaga PPPK paruh waktu yang lolos merupakan tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi.