Pemkab Maros Wacanakan Gedung Baru DPRD, Wabup Mulai Cek Lokasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Gedung DPRD Kabupaten Maros direncanakan akan dipindahkan ke lokasi baru.

Rencana tersebut mulai dibahas serius setelah sejumlah pejabat dan legislator melakukan peninjauan ke area di samping Mall Pelayanan Publik (MPP) Maros, Senin (8/9/2025).

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengatakan kunjungan tersebut masih dalam tahap survei awal.

Ia menyebut ada beberapa lokasi yang direkomendasikan selain di samping MPP.

"Baru kita lihat-lihat. Ada dua lokasi lainnya yang menurut saya bisa dipertimbangkan, yaitu bekas kantor Dinas Pertanian dan kantor Camat Lau," ujarnya.

Menurut Muetazim, kedua lokasi tersebut strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Maros.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan final akan ditentukan melalui pembahasan lanjutan bersama DPRD.

Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, menegaskan bahwa rencana pemindahan gedung masih dalam tahap perencanaan. 

Peninjauan yang dilakukan belum sampai pada keputusan lokasi maupun desain bangunan.

"Sampai saat ini kami masih dalam tahap awal. Jadi belum ada yang final," kata Gemilang.

Ia menyatakan bahwa pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Maros akan terus dilakukan sebelum masuk ke tahap penganggaran.

DPRD, kata dia, membutuhkan gedung baru yang lebih representatif.

Anggota DPRD Maros, Andi Safriadi, juga menyoroti urgensi pemindahan gedung.

Ia menilai gedung lama sudah tidak mampu menampung jumlah anggota dewan dan staf.

"Tahun 2029, jumlah anggota DPRD Maros bertambah menjadi 40 orang. Dengan kondisi kantor sekarang, jelas tidak memadai," ucap legislator dari PAN tersebut.

Ia menambahkan, kapasitas lahan parkir yang terbatas juga menjadi kendala.

Saat ini, area parkir hanya mampu menampung sekitar 10 mobil.

"Setiap ada rapat paripurna, parkiran penuh. Anggota saja ada 35 orang, belum termasuk tamu undangan," jelasnya.

Safriadi menyebutkan, jika DPRD pindah ke gedung baru, gedung lama rencananya akan dialihfungsikan menjadi kantor Dinas Pendidikan.

Meski kebutuhan akan gedung baru dinilai mendesak, ia mengakui bahwa pembangunan belum masuk dalam anggaran perubahan tahun 2025.

"Belum masuk di anggaran perubahan 2025.

Tapi semoga bisa dibahas dalam anggaran pokok 2026," harapnya.

Menurutnya, keberadaan gedung yang lebih besar dan nyaman akan mendukung kinerja DPRD, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(*)