Inilah Bupati, Wabup, Sekda, dan Kepala BKD Mamuju Menghilang saat Honorer Demo, Ke Mana Mereka?

TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati, wakil bupati, sekda, dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mamuju tak berkantor saat tenaga honorer berunjuk rasa di Kantor Bupati Mamuju, Senin (15/9/2025).

Bupati Mamuju dijabat Sitti Sutinah Suhardi.

Politisi Demokrat ini sudah memasuki periode kedua memimpin Mamuju.

Ia anak dari Suhardi Duka Gubernur Sulawesi Barat.

Sitti Sutinah Suhardi dikabarkan menjalani umroh saat tenaga honorer berunjuk rasa.

Baca juga: Profil Sutinah dan Yuki Bupati - Wabup Mamuju Sulbar, ke Makassar Saat Didemo Honorer

Wakil Bupati Mamuju dijabat Yuki Permana.

Yuki Permana merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lulusan Unhas ini dikabarkan berangkat ke Makassar.

Sekda Mamuju dijabat oleh Suaib. Ia dikabarkan sakit stroke sehingga tak bisa menemui pengunjuk rasa.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mamuju dijabat Herman. 

Herman juga dikabarkan sementara berada di Makassar.

Padahal ratusan tenaga honorer dan kontrak ingin berdialog dengan perwakilan Pemkab Mamuju.

Mereka unjuk rasa untuk perjuangkan nasibnya.

Para tenaga honorer tidak diusulkan masuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025.

Koordinator aksi, Ahyar mengatakan unsur pimpinan Pemkab Mamuju tak satu pun di tempat.

Mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan jika tidak segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang 10 sampai 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan. Kalau tidak diangkat PPPK, otomatis kami akan dirumahkan,” kata Ahyar.

Para honorer menilai alasan Pemkab Mamuju yang menyebut keterbatasan anggaran sebagai dalih tak mengusulkan mereka, tidak masuk akal.

Menurut mereka, nama-nama honorer sudah tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bahkan telah mengikuti seleksi PPPK tahap sebelumnya.

“Kami bukan tenaga fiktif. Nama kami ada di database BKN, seleksi pun sudah kami ikuti. Tapi kenapa sekarang kami tidak diakomodir? Itu yang ingin kami tanyakan langsung ke bupati,” lanjutnya.

Banyak di antara honorer dan Tekon yang sudah menggantungkan hidup puluhan tahun dari status mereka saat ini.

“Kalau diberhentikan, kami mau makan apa? Anak-anak kami sekolah bagaimana? Kami hanya menuntut kepastian, bukan muluk-muluk,” teriak seorang peserta aksi.

Massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Mamuju sekitar pukul 11.15 WITA untuk kembali menyuarakan aspirasi mereka.

Para honorer berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog agar nasib mereka tidak digantung.

“Kalau alasannya anggaran, seharusnya ada solusi. Jangan sampai kami yang sudah lama mengabdi justru jadi korban kebijakan,” ucap Ahyar.

Massa aksi khawatir akan kehilangan pekerjaan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah.

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang sampai 10 hingga 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan. Kalau kami tidak diangkat PPPK paruh waktu, otomatis akan dirumahkan,” kata Koordinator Lapangan aksi, Ahyar, saat berorasi.

Para honorer menilai, alasan Pemkab Mamuju yang menyebut keterbatasan anggaran sebagai dasar tidak mengusulkan mereka, tidak masuk akal. 

Pasalnya, mereka mengaku telah terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sudah mengikuti proses seleksi PPPK tahap satu dan dua.

“Kami bukan tenaga fiktif, nama kami ada di database BKN. Proses seleksi juga sudah kami ikuti, tapi kenapa sekarang kami tidak diakomodir dalam PPPK paruh waktu? Itu yang ingin kami tanyakan,” lanjut Ahyar.

Kekhawatiran dirumahkan menghantui ratusan honorer dan Tekon di Mamuju. 

Selama ini mereka menjadi tulang punggung di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.

Sejumlah peserta aksi bahkan mengaku sudah menggantungkan hidup puluhan tahun dari status honorer, dengan gaji yang jauh dari kata layak.

Para honorer mendesak Bupati Mamuju untuk turun langsung memberikan penjelasan terkait keputusan pemerintah daerah. 

Mereka berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti agar ratusan pegawai tidak kehilangan pekerjaan. (*)

Sebagian artikel telah tayang di Tribunsulbar.com dengan judul Honorer Mamuju Kecewa Tak Ditemui Unsur Pimpinan Pemkab, Bupati Umrah Wabup ke Makassar Sekda Sakit