Demo di Makassar, Mahasiswa Desak Evaluasi Total Prabowo-Gibran, Soroti BBM hingga BGN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan sorotan atas sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terkonsentrasi di kawasan Fly Over.

Kawasan Fly Over atau jalan layang ini, berada di perempatan Jl AP Pettarani-Urip Sumoharjo.

Di kawasan itu, terdapat kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi hingga kantor DPRD Sulsel yang terbakar pada demo rusuh 28 Agustus 2025 lalu.

DJPb adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan RI.

Bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan negara.

Mereka bertanggung jawab mengelola kas negara, menyalurkan dana (termasuk transfer ke daerah/dana desa), serta menyusun akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Lokasi ini, memang menjadi langganan para demonstran Makassar menyuarakan aspirasinya.

Selain karena merupakan lokasi strategis jalan nasional, keberadaan Fly Over juga menjadi peneduh di terik matahari.

Polisi dari Satlantas Polrestabes Makassar dan Sabhara tampak siaga mengawal jalannya aksi.

Pantauan tribun, ada beberapa kelompok mahasiswa yang menyuarakan aspirasi di bawah jalan layang yang dibangun 2006 dan diresmikan pada 2010 itu.

Diantaranya mahasiswa Aliansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan HMI Badko Sulsel.

Ketiganya datang bergantian di lokasi yang sama dengan berorasi sambil membakar ban.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan, Muh Rafly Tanda.

Diantaranya terkait koperasi Merah Putih hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

Rafly meminta kedua program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dievaluasi.

Terlebih dengan ditangkapnya tiga eks pimpinan BGN oleh Kejaksaan Agung.

"Hentikan koperasi merah putih, BGN, dan usut tuntas pelaku-pelaku yang ada di BGN sampai kepada SPPG termasuk Korwil, Korkab, mereka juga mesti diperiksa," ujarnya Muh Rafly Tanda.

Selain itu, HMI Badko Sulsel kata Rafly juga menyoroti melemah rupiah terhadap mata uang asing khusus dolla Amerika Serikat.

Baginya, melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.

Ia juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan masyarakat desa tak menggunakan dollar

"Kedua, terkait dengan pelemahan inflasi rupiah. Tentu ini berefek pada masyarakat. Juga pernyataan bapak Presiden Prabowo sangat menyinggung hati masyarakat, bahwa dollar tidak ada di daerah atau di desa," ungkap Rafly 

"Itu sangat menyinggung karena melihat kondisi pelemahan rupiah sehingga berefek pada kenaikan harga pangan dan BBM juga," sambungnya.

Pada kesempatan itu, Rafly juga mengemukakan sikap HMI Badko Sulsel yang menolak dengan keras kenaikan harga BBM non subsidi, Pertamax.

Baginya, kenaikan harga itu berefek domino terhadap roda ekonomi masyarakat meski tergolong BBM yang naik tidak masuk subsidi.

"Termasuk kami juga menolak kenaikan BBM Pertamax. Maka kami dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulsel dengan tegas mengevaluasi total pemerintahan Prabowo-Gibran," imbuhnya.

Presiden Mahasiswa UINAM, Aqil Abdan Syakuran, menilai kondisi rezim Indonesia saat ini sudah tak jauh beda dengan rezim Soeharto.

"Kami melihat pemerintahan hari ini, itu mirip-mirip dengan bapak Soeharto, kenapa demikian, karena kami melihat staf khusus dari presiden ini tidak didengar oleh bapak Presiden," ungkap Aqil .

"Banyak program, misalnya standar penulisan pidato saja itu tidak jelas diucapkan. Karena saya yakin penulisan pidato sudah memperhatikan kedepannya apa yang terjadi jika hal itu tidak diucapkan," sambungnya.

Salah satu sorotan tajam Aqil terhadap pidato Presiden Prabowo yaitu dollar yang terus menguat terhadap rupiah.

"Dia (presiden prabowo) hanya melalui keyakinannya saja seperti pernyataan bahwa dolar itu tidak digunakan di desa. Itu permasalahannya," sebutnya.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang hanya mengarah pada janji politik.

Salah satunya terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini menyeret tiga eks pucuk pimpinannya ke kursi pesakitan karena dugaan keterlibatan rasua atau korupsi.

Menurutnya, hadirnya MBG membuat sejumlah program prioritas lainnya seperti pendidikan kurang mendapat perhatian.

Itu karena, adanya pengalihan anggaran sejumlah program ke BGN.

Bahkan di tingkat daerah, kata dia, hadiri MBG telah membuat pengelolaan APBD di sejumlah daerah carut-marut.

"Percuma badan kita sehat kalau biaya pendidikan tidak ada, seolah hak rakyat akan dirampas pada akhirnya," tuturnya.(*)