Sentra Wirajaya Makassar dan BBLSDM Komdigi Jalin Kerja Sama, Perkuat Kompetensi SDM

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Sentra Wirajaya di Makassar resmi membangun sinergi taktis dengan Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BBLSDM Komdigi) Makassar.

Langkah kolaboratif ini difokuskan pada program perluasan transformasi dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi bagi masyarakat luas.

Komitmen tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Sentra Wirajaya Makassar Syamsuddin bersama Kepala BBLSDM Komdigi Makassar Baso Saleh di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Sentra Wirajaya, Jalan AP Pettarani KM 4, Makassar, Selasa (2/6/2026).

Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Syamsuddin, menegaskan bahwa pada era keterbukaan informasi saat ini, penguatan kapasitas digital harus diimbangi dengan literasi yang sehat. Menurutnya, masyarakat dituntut untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjerat konsekuensi hukum pidana.

"Sikap bijak sangat dibutuhkan dalam merespon dan berinteraksi di era keterbukaan informasi, sebab jika salah dalam merespon dinamika yang terjadi, akan fatal dampaknya, bahkan bisa kena Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)," urai Syamsuddin.

Lebih lanjut, Syamsuddin memproyeksikan kerja sama lintas kementerian ini dapat menunjang program terapi vokasi internal di dalam sentra.

Target utamanya adalah pembekalan materi kurikulum praktis seperti digitalisasi pemasaran (digital marketing) menggunakan ekosistem Artificial Intelligence (AI) bagi para Penerima Manfaat (PM), sekaligus mengedukasi publik terkait perlindungan anak di ranah siber.

Menyemarakkan momentum Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, agenda penandatanganan PKS ini dirangkaikan dengan lokakarya Digital Parenting yang diikuti oleh puluhan perempuan serta kaum lansia produktif.

Dalam edukasi tersebut, para peserta dibekali wawasan komprehensif mengenai Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), strategi pengawasan anak, hingga pengoperasian alat (tools) pembatasan durasi penggunaan gadget.(*)