RDP Paskibraka Sulsel Digelar Selasa, Dugaan Ketidakadilan Seleksi Jadi Sorotan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Sulsel mengambil langkah serius menyikapi polemik seleksi anggota anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). 

Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin bakal dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik seleksi Paskibraka Sulsel yang diterpa dugaan diskriminasi hingga rasisme. 

Sejumlah pihak yang terlibat dalam proses seleksi juga dijadwalkan hadir dalam forum tersebut. 

RDP akan digelar di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (2/6/2026).

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo mengatakan pihaknya akan menghadirkan Kepala Kesbangpol Sulsel dalam RDP guna meminta klarifikasi atas polemik seleksi Paskibraka. 

“Betul, DPRD Sulsel bakal RDP hari Selasa nanti,” ujar Andi Muh Anwar Purnomo kepada Tribun-Timur.com, Jumat (29/5/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, sejumlah pihak yang akan dihadirkan mulai dari unsur pemerintah daerah, panitia seleksi, hingga perwakilan peserta dan organisasi Paskibraka.

“Kalau undangannya dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, BPIP, panitia seleksi Paskibraka Sulsel dari unsur Kesbangpol Sulsel,” katanya.

DPRD Sulsel turut mengundang sejumlah pihak dari unsur organisasi Paskibraka dalam agenda RDP. 

Mulai dari DPPI Sulsel, DPPI Kota Makassar, hingga pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar akan dimintai penjelasan. 

Peserta seleksi dan pendamping asal Kota Makassar juga akan hadir dalam forum tersebut.

Tak hanya itu, Kepala Sekolah SMAS Cerdas Bangsa Makassar dan peserta seleksi Paskibraka Nasional 2026 yang dinyatakan tidak lolos juga turut diundang.

Andi Muh Anwar menyebut RDP digelar setelah DPRD Sulsel menerima surat dari DPPI terkait keberatan terhadap proses seleksi Paskibraka di tingkat provinsi.

Polemik ini mencuat usai ramai isu dugaan diskriminasi dan rasisme dalam proses seleksi yang beredar di media sosial.

Meski begitu, DPRD Sulsel belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum mendengar langsung penjelasan seluruh pihak.

“Kita belum tahu persoalan sebenarnya. Makanya diadakan RDP supaya jelas. Supaya informasi yang berkembang tidak liar,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya sengaja memanggil semua pihak agar situasi yang sebenarnya dapat terbuka ke publik dan tidak memicu perpecahan di masyarakat.

“Kita ingin supaya isu yang tidak benar tidak berkembang. Informasi soal rasis atau apa itu nanti kita lihat di rapat. Supaya masyarakat juga tidak berkomentar berlebihan atau menyebarkan hal-hal yang berbau perpecahan,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya pelanggaran atau ketidakprofesionalan panitia seleksi, Andi Muh Anwar mengatakan DPRD Sulsel akan melihat hasil RDP terlebih dahulu sebelum mengambil sikap.

Ia mengaku baru mengetahui bahwa tim seleksi Paskibraka tidak hanya melibatkan unsur Pemprov Sulsel, tetapi juga pihak dari pusat.

“Ternyata tim seleksi ini bukan hanya melibatkan pemprov, ada dari pusat juga. Kami di DPRD Sulsel hanya terikat dari sisi pemerintah provinsi,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan hasil RDP nantinya tetap akan melahirkan sejumlah rekomendasi, khususnya terkait evaluasi di tingkat pemerintah provinsi.

“Apapun nanti hasilnya pasti akan lahir beberapa rekomendasi. Tapi kita lihat dulu nanti di RDP,” lanjutnya.

Saat ditanya kemungkinan adanya dorongan penelusuran ulang terhadap hasil seleksi Paskibraka Sulsel jika ditemukan pelanggaran, Andi Muh Anwar menegaskan hasil RDP pada dasarnya berupa rekomendasi.

“Kalau terbukti, tentu ada pembenahan dan evaluasi dari sisi Pemprov Sulsel. Tapi kebijakan lebih lanjut tetap ada di BPIP,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pihak yang nantinya memaparkan keberatan dalam RDP adalah unsur DPPI sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam proses seleksi.

“DPPI yang akan memaparkan apa keberatan mereka dan apa yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi. Jadi nanti kedua pihak sama-sama menjelaskan,” tutupnya.

Sebelumnya, seleksi Paskibraka nasional di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai sorotan.

Cathlyn Yvaine Lesmana perwakilan Kota Makassar semula berada tiga besar diusulkan salah satu calon Paskibraka di Istana Negara.

Namun belakangan nama Cathlyn Yvaine Lesmana dicoret.

Namanya semula masuk dalam urutan tiga besar kini digantikan oleh siswi lainnya asal Jeneponto.

Perubahan hasil seleksi memunculkan tanda tanya, terutama terkait transparansi proses penilaian yang dilakukan panitia dan tim seleksi tingkat provinsi.

Hal ini disoroti Ketua Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar Yusuf A. Bachtiar Mappiare.

Yusuf menyebut sistem seleksi jalan dengan mengabaikan transparansi.

"Sistem seleksinya sendiri tidak transparan dan kabupaten/kota lainnya pasti sepakat," ujar Yusuf A Bachtiar kepada Tribun-Timur.com

"Di seleksi hari terakhir tahun 2026, tanggal 21 kemarin para pendamping disuruh keluar dari ruang seleksi padahal ada id card resmi tanpa alasan yang jelas. Padahal sesuai aturan dilaksanakan secara transparan," jelas Yusuf A Bachtiar.

Secara aturan segala penilaian wajib terbuka.
Apalagi terhadap para pendamping yang ditetapkan dua orang.

Yusuf menyebut penilaian seleksi kepribadian ini yang mencurigakan.

Apalagi bobot nilainya menjadi penentu, 40 persen penilaian pemeringkatan berasal dari seleksi kepribadian.

"Baru seleksi kepribadian itu nilainya keluar 2 hari setelah seleksi, jadi bisa orang berspekulasi baru diatur nilainya," ujarnya.

Yusuf juga menyanyangkan adanya Pantukhir (Penentuan Akhir) sebagai penentu nama yang ke pusat

Sebab disebutnya secara aturan pemeringkatan tertinggi akumulasi dari tes Samapta, PBB dan Kepribadian merupakan penentu.

"Pantukhir yang di tingkat provinsi tidak sesuai aturan. Karena harusnya penentuan itu tidak ada lagi pantukhir yang dicek lagi postur dan sebagainya. Harusnya sudah data dan nilai," jelasnya.

Kekecewaan lainnya disebut Yusuf, terkait adanya isu bahwa Makassar dianggap keseringan mengirim perwakilan ke pusat.

Ia menyebut tidak ada aturan melarang daerah mengirim wakil lebih dari satu orang.

Ada panitia dan pihak sana bilang jangan mi makassar terus padahal tidak ada aturan mengatur tersebut. Terpenting kan kualitas dilihat bukan asal daerah. kalau memang asal daerah dilihat, kenapa di seleksi. Mendingan digilir saja," kata Yusuf.

"Kita berkaca di Sulbar, di Polman itu 4 perwakilan ke pusat. Di Sulteng juga Palu itu 3 perwakilan ke pusat. Saya sudah tanya Kembali ke pusat, jawabannya tidak karena dinilai kualitas," lanjutnya.

Yusuf berharap sistem seleksi dilakukan terbuka dan transparan kepada seluruh pihak.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Bustanul Arifin menegaskan  proses seleksi Paskibraka telah berjalan sesuai ketentuan.

Dirinya pun membantah dugaan titipan maupun diskriminasi dalam penentuan peserta.

"Dari awal kami pastikan pelaksanaan seleksi utusan kabupaten/kota ke provinsi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada titipan, apalagi diskriminasi rasial," Kata Bustanul Arifin dalam keterangan tertulisnya pda Senin (25/5/2026).

Menurut Bustanul, penentuan peserta yang mewakili Sulsel ke tingkat nasional bukan hanya berdasarkan nilai PWK dan TIU.

Seleksi juga mempertimbangkan sejumlah aspek lain.

Diantaranya kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), keterampilan, hingga kepribadian peserta.

Proses penilaian dilakukan langsung oleh tim seleksi pusat yang terdiri atas unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).(*)