Penanganan Orang Gila Belum Jelas, Peran Antar-OPD Masih Tumpang Tindih

Ringkasan Berita:

• Penanganan orang gila dinilai belum memiliki alur yang jelas dan terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD)
• Sekda Makassar Andi Zulkifly mengakui masih adanya persoalan mendasar dalam koordinasi lintas sektor
• Penanganan ODGJ tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar dinilai belum memiliki alur yang jelas dan terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Kondisi ini terungkap dalam Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ yang digelar Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5).

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengakui masih adanya persoalan mendasar dalam koordinasi lintas sektor.

“Selama ini kita masih melihat adanya ego sektoral, sehingga penanganan ODGJ belum berjalan optimal,” ujar Andi Zulkifly. 

Ia menegaskan, penanganan ODGJ tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja.

“Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Semua OPD harus terlibat,” tegasnya.

Namun di lapangan, pembagian peran antarinstansi disebut masih belum tegas.

Bahkan, aparat di tingkat kecamatan kerap kebingungan saat menemukan ODGJ.

Zulkifli pun menekankan perlunya kejelasan alur kerja dari hulu hingga hilir.

“Harus jelas siapa bertanggung jawab sejak penanganan awal sampai pemulangan dan monitoring,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang humanis dalam menangani ODGJ.

Menurutnya, stigma sosial masih menjadi tantangan besar dalam penanganan ODGJ.

“ODGJ ini bisa disembuhkan, jadi keluarga harus mendukung, bukan mengucilkan,” katanya.

Selain persoalan koordinasi, tren kasus ODGJ di Makassar juga disebut mengalami peningkatan.