KSPSI Kritik Hedonisme Pejabat di Sulsel, Tuntut Fokus Perbaikan Ekonomi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei menjadi momentum bagi pekerja menyuarakan kondisi ekonomi yang dihadapi. 

Di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2026, situasi ekonomi dinilai masih lesu.

Tekanan inflasi kebutuhan pokok tidak diimbangi kenaikan upah layak

Dampaknya daya beli masyarakat kian tertekan.

"Kami justru menyaksikan kontras yang menyakitkan, gaya hidup mewah (hedonisme) yang dipertontonkan oleh segelintir pejabat publik," kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas dalam keterangannya pada Jumat (1/5/2026).

KSPSI Sulsel pun mendesak pejabat menghentikan gaya hidup mewah di tengah perekonomian yang sulit.

Disebutnya perlu menunjukkan empati terhadap perekonomian masyarakat saat ini.

Sehingga pengadaan fasilitas mewah yang tidak mendesak disebutnya harus dihentikan.

"Kami mengecam keras perilaku pamer kekayaan dan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh pejabat publik di Sulawesi Selatan," kata Basri Abbas.

"Kami menuntut Gubernur dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulsel untuk menunjukkan empati terhadap kesulitan ekonomi rakyat dengan menghentikan pengadaan fasilitas mewah yang tidak mendesak," sambungnya.

Basri Abbas meminta pemerintah fokus pada alokasi anggaran yang berdampak ke masyarakat.

Utamanya pada program menyentuh langsung perbaikan ekonomi akar rumput, seperti UMKM dan sektor informal.

Sekaling meminta transparansi lap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala dan jujur.

Poin kedua Basri Abbas meminta pengawalan revisi UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh.

"Kami mencatat bahwa dinamika regulasi ketenagakerjaan masih belum memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja," katanya.