Aktivis LAPAR Sulsel Dorong Pemkot Makassar Transparan Terkait Program PSEL

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel mendorong adanya transparansi program PSEL (Pemrosesan Sampah Menjadi Energi Listrik).

PSEL adalah program yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar, dalam menangani persoalan sampah.

Aktivis LAPAR Sulsel, Ahmad, meminta Pemerintah Kota Makassar memaparkan secara komprehensif konsep program tersebut.

Menurutnya, keterbukaan ini bukan sekadar formalitas administratif belaka, melainkan bentuk edukasi kepada masyarakat agar mengetahui apa capaian jangka pendek,  menengah dan panjang, serta strategi apa yang digunakan Pemkot.

"Gold inilah harus diketahui secara komprehensif oleh masyarakat. Rakyat harus tahu dan berhak tau arah kebijakan pemimpin," kata Ahmad kepada reporter Tribun-Timur.com, Muslimin Emba, Kamis (23/4/2026)

Masyarakat lanjut Ahmad, adalah pihak yang paling langsung merasakan dampak dari kebijakan  program pengelolaan sampah PSEL.

Baik itu menyangkut kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi warga.

Juga masyarakat berhak untuk mengetahui keterbukaan informasi publik dari pemerintah.

"Ketika konsep dan strategi tidak disampaikan secara terbuka, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri," sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskan, setiap program yang dicanangkan pemerintah haruslah demokratis.

Sebab, kebijakan yang baik, kata dia lahir dari proses yang partisipatif.

Pemerintah Kota Makassar perlu melibatkan warga dalam perumusan konsep pengelolaan sampah.

Bukan hanya sebagai objek sosialisasi, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dipertimbangkan suaranya.

"Hanya melalui pendekatan ini kebijakan dapat benar-benar mencerminkan keadilan sosial. Jangan sampai kebijakan ini hanya persoalan investasi belaka," keluhnya.

Ahmad juga menyebut, program PSEL ini, bukan persoalan teknis sederhana yang bisa ditangani dengan pendekatan seremonial.

Permasalahan sampah bersifat kompleks, kata dia, menyangkut sistem, tata kelola, dan keberlanjutan jangka panjang.

Tanpa strategi yang matang dan terukur, masyarakat akan kembali menjadi korban dari kegagalan kebijakan.

"Jangan sampai konsep PSEL pak wali tidak se_komprehensif ini, tentu ini akan sangat merugikan masyarakat. Sehingga masyarakat ingin mengetahuinya," paparnya.(*)