Kenaikan Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Jadi Ujian Warga Kelas Menengah

Ringkasan Berita:

• Dr Rendra Anggoro, menilai harga LPJ naik jadi ujian serius bagi daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah
• Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah migrasi konsumen dari LPG nonsubsidi ke LPG subsidi 3 Kg

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai reaksi dari berbagai pihak.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Rendra Anggoro, menilai kebijakan tersebut bukan sekadar penyesuaian harga.

Melainkan menjadi ujian serius bagi daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Harga Bright Gas 5,5 kilogram mengalami kenaikan dari sekitar Rp90.000 menjadi Rp111.000 per tabung atau naik sekitar 18,8 persen.

Sementara itu, Bright Gas 12 kilogram juga meningkat dari Rp192.000 menjadi Rp230.000 per tabung atau naik sekitar 18,7 persen.

Menurut Rendra, kenaikan ini berpotensi memicu efek berantai di masyarakat.

Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah migrasi konsumen dari LPG nonsubsidi ke LPG subsidi 3 Kg.

“Secara ekonomi, ini menciptakan efek gentar yang bisa mendorong perpindahan besar-besaran ke gas subsidi. Jika tidak diawasi ketat, beban subsidi pemerintah akan membengkak,” kata Rendra Anggoro, kepada Tribun-Timur.com, Senin (20/4/2026).

Rendra Anggoro mengingatkan bahwa kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketimpangan distribusi.

Masyarakat kecil yang seharusnya menjadi sasaran utama LPG 3 Kg justru bisa kesulitan mendapatkan pasokan akibat meningkatnya permintaan dari kalangan yang lebih mampu.

Selain itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang kuliner, turut merasakan dampak signifikan dari kenaikan harga ini.

Biaya operasional yang meningkat membuat pelaku usaha berada dalam dilema.

“Pelaku usaha terjepit antara menaikkan harga menu atau merelakan margin keuntungan mereka tergerus,” katanya.

Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi agar tidak terjadi kebocoran.