Camat Tallo Tertibkan Judi Online di Warkop

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kecamatan Tallo terus mengintensifkan penertiban lapak ilegal di wilayahnya, termasuk sebuah warung kopi yang diduga menjadi lokasi penjualan chip judi online.

Lokasinya berada di pertigaan Jalan Datuk Patimang dan Jalan Sunu, Makassar.

Penertiban dilakukan setelah aktivitas di lokasi tersebut sempat viral di masyarakat.

Warung kopi itu disebut-sebut beroperasi dengan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, sehingga masuk dalam sasaran penertiban pemerintah kecamatan.

Penindakan ini juga mendapat dukungan dari Polrestabes Makassar.

Kasi Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahiduddin, mengatakan penertiban lapak ilegal bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menegakkan aturan.

Namun, terkait dugaan adanya praktik penjualan chip judi online di lokasi tersebut, pihak kepolisian masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kita mendukung langkah penertiban lapak ilegal, tapi kalau itu soal penjualan chip kita selidiki,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Camat Tallo, Andi Husni, menyatakan, penertiban ini bagian dari upaya penegakan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tallo.

“Untuk penertiban di wilayah Tallo, mulai kemarin kami sudah berhasil membenahi beberapa lapak di Jalan Sunu,” katanya di Hotel Aryaduta Makassar, Rabu (15/4/2026).

Andi Husni menjelaskan, penertiban sebelumnya telah menyasar tiga kelurahan, yakni Kalukuang, Pannampu, dan Suangga.

Dari hasil pendataan awal, terdapat sekira 15 lapak masuk dalam target penertiban.

“Secara penilaian awal sudah ada 15 lapak,” jelasnya.

Khusus Warkop Mamayo 86, penertiban dilakukan karena adanya dugaan aktivitas ilegal di dalamnya.

Di lokasi tersebut ditemukan indikasi penjualan chip judi online yang berkedok usaha warung kopi.

“Di situ ada aktivitas warkop yang disinyalir sempat melakukan judi online dan penjualan chip-chip judi online,” katanya.

Tempat itu diduga mengatasnamakan pos keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas).

Namun, pihak kepolisian setempat disebut tidak pernah menerima laporan resmi terkait keberadaan pos tersebut.

Selain penertiban, pemerintah kecamatan juga menekankan pentingnya pengawasan lanjutan agar lokasi yang sudah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

Para lurah diminta aktif melakukan pemantauan di wilayah masing-masing.

“Lapak yang sudah ditertibkan sebaiknya diawasi terus agar tidak kembali berjualan di tempat tersebut,” katanya.

Ia mengakui, penertiban kerap menimbulkan efek sosial di masyarakat.

Sejumlah pedagang lain disebut mempertanyakan keadilan dalam proses penindakan.

Meski demikian, pihaknya menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menertibkan pelanggaran di lapangan.

“Kami tidak mau dikatakan tebang pilih, semua lapak yang melanggar akan kami tertibkan,” tegasnya.

Ke depan, penertiban akan terus dilanjutkan ke sejumlah titik lain di Kecamatan Tallo.

Salah satunya menyasar lima lapak penjual kayu di Kelurahan Kaluku Bodoa.

Namun, pemerintah kecamatan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan relokasi bagi pedagang yang ditertibkan.

Saat ini, belum tersedia lokasi yang representatif untuk menampung mereka.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan pusat kuliner yang akan menampung pedagang terdampak penertiban.

Lokasinya direncanakan berada di belakang Monumen Korban 40.000 Jiwa.

“Sebagian pedagang nanti bisa direlokasi ke situ,” ujarnya.

Selain itu, ada pula wacana menjadikan Jalan Sunu sebagai kawasan Car Free Day.

Rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait.

Pemerintah berharap langkah penertiban ini menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah Tallo.(*)