Dikukuhkan Presiden Prabowo Subianto, Prof Hasnawi Haris Jadi Formatur PB IPSI 2026–2030

Perjalanan akademiknya dimulai dari IKIP Ujung Pandang, kini Universitas Negeri Makassar.

Dengan mengambil jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan, yang diselesaikannya pada 1992.

Sejak menjadi mahasiswa, ia dikenal sebagai aktivis yang gigih. 

Ia bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa IKIP Ujung Pandang, posisi yang kini setara dengan Presiden BEM.

Ketertarikannya pada bidang hukum membawanya melanjutkan studi magister Hukum Tata Negara di Universitas Hasanuddin, sebelum meraih gelar doktor di bidang yang sama dari Universitas Airlangga.

Dalam kariernya, Prof Hasnawi telah mengabdikan diri sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNM selama dua periode, serta pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik UNM. 

Ia juga saat ini dipercaya sebagai Ketua PGRI Sulawesi Selatan.

Sebagai akademisi, Prof Hasnawi aktif mengajar berbagai mata kuliah di bidang hukum dan kebijakan publik, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Demokrasi dan HAM, serta Metodologi Penelitian Ilmu Sosial.

Di luar aktivitas pengajaran, ia juga aktif melakukan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. 

Salah satu penelitiannya membahas pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sinjai sebagai upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, ia juga meneliti sikap dan perilaku DPRD di Kabupaten Soppeng terkait fungsi pengawasan, serta melakukan analisis Ujian Nasional untuk pemetaan dan peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Ketua Tim Penjaringan, Bayu Syahjohan, mengungkapkan bahwa terdapat dua nama yang sempat muncul sebagai kandidat Ketua Umum, yakni Prabowo Subianto dan Sugiono.

Namun, dalam forum Munas, Presiden Prabowo menyatakan tidak bersedia untuk kembali dicalonkan sebagai Ketua Umum PB IPSI.

“Hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak melanjutkan menjadi ketum PB IPSI. Karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya, sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai ketua IPSI,” ujarnya.

Kepengurusan PB IPSI periode 2026–2030 mengusung sejumlah agenda strategis, salah satunya mendorong pencak silat agar dapat dipertandingkan dalam ajang Olimpiade sebagai bentuk pengakuan global terhadap warisan budaya Indonesia.