20.634 PPPK Pemprov Sulsel Bakal Dievaluasi, BKD Jamin Penilaian Objektif

Ringkasan Berita:

• Pemprov Sulawesi Selatan belum memutuskan pemangkasan PPPK, namun evaluasi kinerja tetap dilakukan secara berkala sesuai kontrak kerja. 
• Evaluasi ini penting untuk menjaga efektivitas organisasi, dan pegawai dengan kinerja rendah berpotensi terdampak jika ada penyesuaian jumlah.
• Dengan jumlah sekitar 20.634 PPPK, Pemprov Sulsel menghadapi tekanan aturan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) harus menjalani evaluasi berkala.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel belum mengambil keputusan soal pemangkasan PPPK.

“Belum ada keputusan,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Erwin Sodding dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (28/3/2026).

Meski demikian, Erwin menjelaskan evaluasi kinerja PPPK tetap dilakukan berkala.

Aturan evaluasi sudah diatur dalam kontrak kerja masing-masing pegawai.

Kebijakan pengelolaan pegawai daerah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

UU ini mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen pada 2027.

Baca juga: Nasib 3.948 PPPK Paruh Waktu di Sinjai Aman di 2026, Tapi Terancam 2027

Pemprov Sulsel tercatat memiliki sekitar 20.634 PPPK, jumlah ini salah satu daerah dengan jumlah PPPK terbanyak di Indonesia.

Menurut Erwin, evaluasi kinerja menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas organisasi. 

Ia mengakui masih terdapat sejumlah PPPK yang kinerjanya dinilai di bawah rata-rata, baik dari sisi kedisiplinan maupun kontribusi terhadap pekerjaan.

“Evaluasi ini dilakukan secara berkala. Jika ke depan diperlukan penyesuaian jumlah PPPK, maka yang berkinerja kurang yang akan terdampak,” kata dia.

Erwin menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, telah menginstruksikan agar proses evaluasi dilakukan secara akuntabel dan objektif.

Ia memastikan pemerintah daerah akan mengedepankan prinsip keadilan berdasarkan hasil penilaian kinerja.

"Kita lihat, misalnya dari sekian jumlah PPPK, setelah dievaluasi mau tidak mau kita harus rumahkan 100, yang 100 itu harus kita pastikan bahwa mereka yang kinerjanya rendah," jelasnya.

Pemerintah pusat kabarnya sedang menghitung ulang besaran TKD kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Apabila terjadi pemangkasan, maka Pemda juga harus melakukan penyesuaian pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemda mulai harap-harap cemas memantikan keputusan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman menyebut peluang TKD terpangkas bisa saja terjadi.

Sebab TKD tetap mengacu pada keadaan fiskal negara.

Meski begitu, Jufri Rahman tetap berharap pendapatan pajak bisa mendongkrak APBN.

Terlebih dengan adanya Coretax yakni sistem administrasi perpajakan yang sedang getol di wajibkan ke seluruh pihak.

"Kalau kondisi fiskal negara menurun, ada kemungkinan kebijakan TKD berkurang. Di level kementerian juga berkurang. Kita lihat prosesnya siapa tau dari cortex ini pajak masuk," kata Jufri Rahman saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com pada Jumat (27/3/2026).

Coretax saat ini harus digunakan oleh seluruh wajib pajak orang pribadi, badan, instansi.

Mulai tahun pajak 2025 yang dilaporkan 2026.

Coretax menggantikan sistem pelaporan lama secara bertahap.

Apabila TKD dipangkas, maka Jufri Rahman menyebut belanja yang sifatnya wajib tidak terganggu.

"Tentu bukan belanja yang sifatnya wajib atau mandatory. Kalau wajib dilakukan maka tentu yang disasar belanja yang bukan mandatory yang wajib," kata Jufri Rahman.

Belanja wajib misalkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Nasib Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga bisa terdampak.

Sebab PPPK merupakan pegawai kontrak yang bisa dievaluasi tergantung kemampuan dan kebutuhan daerah.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz