Aktivis KontraS Disiram Air Keras, OMS Sulsel Desak Usut Tuntas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Serangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, menuai kecaman luas dari berbagai kalangan.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulawesi Selatan mengutuk keras aksi penyiraman air keras oleh dua orang terduga pelaku terhadap aktivis pembela Hak Asasi Manusia tersebut di kawasan Jalan Salemba I–Talang, Jakarta Pusat.

Kecaman itu disampaikan perwakilan OMS Sulsel, Idris Tajanang, usai kegiatan dialog dan buka puasa bersama OMS Sulsel, Lembaga Bantuan Hukum Pers, serta Komite Advokasi Jurnalis di Makassar, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Idris, aksi kekerasan tersebut merupakan tindakan brutal berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sipil, khususnya mereka yang bersikap kritis terhadap kebijakan negara.

“Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS adalah kejahatan yang sangat brutal. Ini bisa dimaknai sebagai upaya membungkam suara kritis dan menciptakan teror bagi masyarakat sipil,” ujarnya.

Ia menilai, kejadian yang menimpa Andrie Yunus menambah panjang daftar kasus kekerasan terhadap aktivis dan pembela HAM di Indonesia.

Peristiwa tersebut juga dinilai sebagai sinyal kemunduran dalam kehidupan demokrasi serta lemahnya perlindungan negara terhadap kebebasan berpendapat.

OMS Sulsel menegaskan bahwa setiap pembela HAM semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap pelaku, motif, serta kemungkinan adanya relasi kekuasaan di balik serangan tersebut.

“Kegagalan mengungkap kasus ini sama saja dengan membiarkan kejahatan terjadi. Negara harus hadir dan menjamin perlindungan bagi warga yang memperjuangkan keadilan,” tegas Idris.

Selain itu, OMS Sulsel juga meminta lembaga negara seperti DPR, Presiden, hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turut mengawasi proses penyelidikan agar berjalan profesional dan transparan.

Mereka mengingatkan agar penanganan perkara tidak mengalami penundaan berlarut-larut yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Di sisi lain, aktivis dan akademisi HAM, Herlambang Perdana Wiratraman, menilai serangan terhadap pembela HAM merupakan tindakan biadab yang tidak boleh dinormalisasi.

Ia menyebut kasus tersebut mengingatkan publik pada insiden serupa yang pernah dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.

Menurut Herlambang, berulangnya kekerasan terhadap individu yang memperjuangkan keadilan tidak lepas dari persoalan impunitas atau kekebalan hukum.