Mangkrak Bertahun-tahun, Komisi C Minta RS Ujung Pandang Segera Dilanjutkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komisi C DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar untuk segera memperjelas status keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit (RS) Ujung Pandang Baru yang telah mangkrak selama bertahun-tahun.

RS Ujung Pandang Baru sudah terbengkalai sejak tahap pertama selesai pada 2019 lalu.

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengatakan sejak awal pihaknya telah berulang kali mengingatkan pemerintah kota agar aset publik yang terbengkalai, termasuk RS Ujung Pandang Baru, harus segera diselesaikan.

"Apalagi waktunya Pak Wali setelah dilantik kemarin, Pak Munafri dan Ibu Aliyah itu harusnya aset-aset yang terbengkalai seperti itu, itu harus di nol kan," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Jumat (13/2/2026).

Legislator Demokrat itu menyebut, jika proyek tersebut terkendala persoalan hukum, maka pemerintah harus menempuh jalur hukum terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembangunannya.

“Dicarikan cara, kalau itu menjadi masalah hukum, tempuh jalur hukumnya baru lanjutkan pembangunannya. Seperti itu," ungkapnya.

Ia menilai kejelasan status proyek sangat penting agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Apakah di nolkan dari sisi penganggarannya, apakah dilanjutkan dari sisi, itu yang kita inginkan sehingga ada progres uang rakyat yang terpakai, yang direncanakan untuk memberikan fasilitas publik, itu bisa kembali, bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ray juga menyoroti bahwa hingga saat ini proyek RS Ujung Pandang terkesan berjalan setengah hati.

"Karena itu tadi, bahwa kita selalu merasa melanjutkan satu hal yang sifatnya tidak punya kejelasan dari sisi proses yang mungkin pernah terjadi kemarin, seperti itu," jelasnya.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan.

Jika dilanjutkan, kata Ray, maka mekanisme penganggarannya juga harus jelas, termasuk perhitungan aset yang sudah terbangun.

"Apakah di nol kan dari sisi anggaran dari awal atau kita melanjutkan penganggarannya dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu," kata dia.

“Itu kan bukan saya yang harus jelaskan, ini harusnya TAPD yang menjelaskan, tim penganggaran, apa metode mereka untuk menyikapi satu proyek yang dianggap bersifat setengah hati seperti itu, ya kan?," tambah dia.

Ia mengingatkan, pembangunan RS Ujung Pandang Baru sejak awal dirancang untuk mendekatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi warga di wilayah pesisir dan pusat kota.

"Dibandingkan mereka harus ke tempat yang jauh seperti Rumah Sakit Umum Daya," ungkapnya.

Dalam agenda reses, Ray mengaku menerima banyak aspirasi dari warga di sejumlah kecamatan yang berharap rumah sakit tersebut segera difungsikan.

Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait data penerima BPJS PBI yang saat ini banyak di non aktifkan.'

“Ini sangat merugikan masyarakat kita, membuat mereka resah tentang bagaimana mereka untuk mengakses lagi fasilitas kesehatan yang lebih proper," katanya.

Ray menambahkan, RS Ujung Pandang seharusnya bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang kesulitan berobat akibat keterbatasan BPJS.

“Kalau mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit yang sudah tidak menyiapkan BPJS, karena kan ada beberapa yang sudah tidak aktif BPJSnya dan sebagainya, nah inilah yang menjadi alternatif buat mereka," jelasnya.

Ia mencontohkan beban biaya transportasi bagi warga yang harus berobat ke RS Daya yang loaksinya sangat jauh dari masyarakat tengah kota.

“Mungkin kita menganggap uang Rp100.000 itu nilainya tidak terlalu besar, tapi sebagian masyarakat kita Rp100.000 itu besar sekali. Kasihan mau pergi ke Daya, sewa Grab, mau beli bensin ke sana itu terlalu jauh," ujarnya.

Ray menyebut bangunan RS Ujung Pandang terdiri dari enam lantai.

Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan, pada 2026 direncanakan ada kelanjutan pembangunan.

"Tahun kemarin, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa tahun 2026 ini akan dilakukan lagi perbaikan pembangunan, keberlanjutan pembangunan, dan diharapkan ada dua lantai itu yang bisa digunakan segera. Seperti itu," kata dia.

Namun, ia menilai persoalan utama bukan pada teknis, melainkan pada keseriusan pemerintah kota.

Menurut Ray, karena RS tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Makassar, maka penyelesaiannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

“Ini kita punya sendiri, ya kan? Ini aset kita sendiri, bangunan kita sendiri, pengaturannya kita sendiri, penganggarannya kita sendiri," ungkapnya.

Lambatnya keberlanjutan pembangunan RS Ujung Pandang Baru itu, kata Ray, memperlihatkan kurangnya keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan program terbengkalai itu.

“Jadi kalau tidak mau serius, sekalin dibongkar, supaya tidak kasihan ini masyarakat di sana dikasih janji-janji. Rumah sakit kamuflase namanya kalau begitu," jelasnya.