Sopir dan Warga Siap‑siap, Mahasiswa Luwu Raya Ancaman Tutup Jalan Lagi usai Bertemu Gubernur

TRIBUN-TIMUR.COM — Sopir angkutan barang, travel, dan warga pengguna jalan diimbau bersiap menghadapi kemungkinan penutupan jalan kembali di Luwu Raya.

Imbauan ini muncul menyusul kekecewaan mahasiswa terhadap hasil pertemuan dengan pemerintah provinsi dan kepala daerah se-Luwu Raya di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (29/1/2026) malam.

Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPMIL) Raya berdialog langsung dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Palopo Naili Trisal, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri, dan Bupati Luwu Patahuddin. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.

Namun, hasil pertemuan dinilai gagal oleh Ketua Pengurus Pusat IPMIL Luwu, Yandi.

Usai pertemuan, Yandi bersama mahasiswa sempat menghadang Gubernur Andi Sudirman saat meninggalkan Baruga, tepat di belakang Masjid Rumah Jabatan Gubernur.

Mediasi lanjutan yang coba dibangun pun tidak membuahkan hasil sesuai harapan mahasiswa.

Para pengurus IPMIL kemudian kembali ke Baruga Asta Cita, berdiri di atas panggung, dan menyampaikan kekecewaan mereka.

“Saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh masyarakat Luwu Raya bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut dan tidak berhenti di sini," kata dia.

"Jika memang harus menutup jalan selama-lamanya di Luwu Raya, bahkan hingga Kota Makassar, maka itu harus dilakukan,” tegas Yandi di hadapan reporter Tribun-Timur.com.

Yandi menyebut tidak ada hasil konkret dari pertemuan tersebut.

Padahal dialog malam itu turut dihadiri sejumlah pejabat strategis, di antaranya Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Wanoko, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.

“Aliansi Wija To Luwu menyatakan pertemuan malam ini terkait pemekaran Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya tidak menemukan hasil yang baik. Kami menilai pertemuan ini gagal karena sifatnya hanya normatif,” ujar Yandi.

Penjelasan Gubernur dan Sekda Sulsel

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, seluruh permintaan terkait pemekaran wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia kembali mengangkat persoalan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut.

“Saat ini memang ada moratorium, namun ada pengecualian khusus untuk kepentingan strategis nasional. Seperti yang terjadi di Papua, itu bisa dilakukan karena kebijakan pusat,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, kewenangan pemerintah provinsi terbatas dalam urusan pemekaran wilayah.

Ia mendorong anggota legislatif dari dapil Luwu Raya untuk memantau perkembangan moratorium di tingkat pusat.

Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menyebut pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya tetap memungkinkan meski moratorium berlaku, dengan merujuk pada pengalaman pemekaran wilayah di Tanah Papua.

“Moratorium sampai saat ini memang masih berlaku, tetapi bisa dibuka secara selektif. Buktinya, meski moratorium berlaku, tiga daerah baru di Papua tetap terbentuk. Pemekaran dapat dilakukan sepanjang daerah yang mengusulkan memenuhi seluruh persyaratan,” kata Jufri Rahman.

Ia menambahkan, yang paling penting saat ini adalah kesiapan Luwu Raya memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk pembentukan provinsi baru.

Luwu Raya Macet dan Dampak Penutupan Jalan

Sebelumnya, warga Luwu Raya telah melakukan penutupan jalan di beberapa titik strategis, yang menyebabkan kemacetan hingga 3 kilometer di Jalan Trans Sulawesi, termasuk di Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, dan Palopo.

Demonstran menebang pohon di badan jalan hingga arus lalu lintas lumpuh total.

Kendaraan darurat, seperti ambulans, sempat diizinkan melintas, namun beberapa kejadian menunjukkan dampak luas terhadap masyarakat.

Misalnya, sebuah ambulans pasien gawat terpaksa memutar balik dan mencari jalur alternatif akibat pemblokiran jalan di Luwu Utara, memicu kritik publik karena berpotensi membahayakan nyawa pasien.

Sopir angkutan barang, kendaraan pribadi, transportasi umum, dan warga yang biasa melintas di rute Luwu Raya diimbau memantau informasi terbaru, mengecek rute alternatif, dan menyiapkan kemungkinan penutupan jalan kembali.

Pihak mahasiswa diharapkan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk meminimalkan dampak sosial dan gangguan distribusi logistik.

Dampak penutupan sebelumnya sangat nyata.

Seorang sopir truk asal luar daerah mengaku terjebak kemacetan hingga 20 kilometer akibat blokade di Walenrang Utara.

Warga dan sopir juga mengaku mengalami kesulitan pasokan makanan dan kebutuhan dasar, bahkan beberapa sopir terpaksa menginap di badan jalan hingga situasi membaik.

Selain itu, aksi menutup Trans Sulawesi mengganggu pasokan logistik dan BBM.

Beberapa SPBU sempat kehabisan bahan bakar karena truk tangki tidak bisa lewat, sehingga harga eceran melonjak tajam.

Akses tertutup juga berdampak pada layanan kesehatan, seperti ambulans gawat rujukan yang harus mencari jalur alternatif lebih jauh, menyulitkan penanganan pasien.

Masyarakat yang melintas rute utama tetap waspada. (*)