Amphuri Sulampua Bakal ‘Kupas’ Penataan Ulang Ekosistem Bisnis Umrah dan Haji

Ringkasan Berita:

• AMPHURI Sulampua akan membahas lebih jauh ekosistem bisnis umrah dan haji dalam talkshow di Hotel Four Points by Sheraton Jalan Andi Djemma, Makassar, Sulsel, Rabu (28/1/2026).
• Ketua DPD AMPHURI Sulampua, Azhar Gazali mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ekosistem bisnis umrah dan haji menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

AMPHURI Sulampua menilai banyak tantangan yang tengah dihadapi industri umrah dan haji.

Seperti maraknya praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian penjualan paket umrah di bawah harga wajar, serta meningkatnya potensi risiko yang merugikan jamaah.

Atas dasar tersebut, AMPHURI Sulampua akan membahas lebih jauh ekosistem bisnis umrah dan haji dalam talkshow di Hotel Four Points by Sheraton Jalan Andi Djemma, Makassar, Sulsel, Rabu (28/1/2026).

Talkshow itu mengangkat tema Penataan Ulang Ekosistem Bisnis Umrah dan Haji dalam Perspektif Regulasi, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Jamaah.

Baca juga: Amin Wisata Tawarkan Paket Umrah Ramadan dan Lebaran di Mekkah, Terbang Langsung dari Makassar

Forum ini akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis lintas sektor sebagai narasumber.

Baik dari DPD AMPHURI Sulampua, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulsel, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Sulsel.

Bahkan melibatkan pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua DPD AMPHURI Sulampua, Azhar Gazali mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

Juga penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta penguatan perlindungan jamaah sebagai pusat (center of interest) dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

Menurut Azhar, penataan ulang ekosistem bisnis umrah dan haji tidak bisa dilakukan secara parsial. 

“Diperlukan sinergi antara asosiasi, regulator, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas agar industri ini tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” kata Azhar, kepada Tribun-Timur.com, di Makassar, Selasa (20/1/2026).

Melalui forum ini, DPD AMPHURI Sulampua berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan.

Serta menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola industri umrah dan haji.

Sekaligus mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan jamaah maupun pelaku usaha yang taat aturan.(*)