Muswil IX PPP Sulsel, Mardiono: Usia Bukan Penentu

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menyampaikan kriteria calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal tersebut disampaikan di sela Musyawarah Wilayah (Muswil) IX PPP Sulsel yang digelar di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (22/12/2025).

Mardiono menegaskan, Ketua DPW PPP Sulsel ke depan harus mampu membentuk struktur kepengurusan yang lengkap dan solid hingga ke tingkat bawah.

Tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga sampai kabupaten, kota, dan kecamatan.

“Kemampuan membangun struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab ketua wilayah dan pengurus baru,” ujar Mardiono.

Ia menambahkan, PPP tidak membedakan usia dalam menentukan pimpinan partai.

Baik kader muda maupun senior memiliki peluang yang sama, asalkan memiliki energi dan kapasitas untuk mengelola partai.

“Tidak ada dikotomi antara muda atau tua. Yang penting memiliki energi dan kemampuan untuk mengurus partai,” katanya.

Mardiono juga mengapresiasi kinerja kepengurusan DPW PPP Sulsel periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Imam Fauzan.

Ia menilai peningkatan perolehan kursi dan suara merupakan capaian positif.

“Manajemen partai di Sulawesi Selatan berjalan baik, solid, dan minim konflik. Prestasi ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan, menilai kepengurusan ke depan akan menghadapi tantangan yang lebih berat dengan target yang lebih tinggi.

Menurutnya, pada periode sebelumnya masih ada dukungan anggota DPR RI.

Namun, pada periode mendatang dukungan tersebut tidak lagi tersedia sehingga dibutuhkan kerja ekstra.

“Kepengurusan baru harus bekerja lebih keras. Jika ingin dinilai sukses pada Pemilu 2029, perolehan kursi harus lebih banyak dari sebelumnya,” ujarnya.

Imam Fauzan juga menjelaskan bahwa Muswil IX PPP Sulsel tidak memilih ketua secara langsung.

Muswil akan memilih formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan DPW secara lengkap.

“Formatur akan menyusun struktur kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga unsur lainnya. Komposisinya berasal dari unsur provinsi, pusat, serta perwakilan kabupaten dan kota,” jelasnya.(*)