SK Taufan Pawe Berakhir Besok, Siapa Plt Ketua Golkar Sulsel Pilihan Bahlil?

Ringkasan Berita:

• Masa jabatan Taufan Pawe berakhir 19 November 2025 besok
• DPP bisa tunjuk Plt Ketua DPD I atau memperpanjang masa jabatan pengurus
• Beredar kabar nama Muhidin M Said ditunjuk sebagai Plt Ketua

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Surat keputusan (SK) pengesahan pengurus DPD I Golkar Sulsel periode 2020-2025 berakhir besok Rabu (19/11/2025).

Itu artinya kurang 24 jam lagi M Taufan Pawe tidak lagi menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel.

Ketua Umum Bahlil Lahadallia punya dua pilihan setelah SK Pengurus DPD I Golkar Sulsel berakhir.

Pertama, DPP bisa menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel.

Plt ketua nantinya bertugas mengisi kekosongan jabatan hingga menggelar musyawarah daerah.

Opsi kedua, Bahlil bisa memperpanjang masa jabatan Taufan Pawe dkk.

Mantan Ketua Harian Golkar, AM Nurdin Halid menjelaskan, dua opsi itu diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.

"Kalau Pak Ketum menunjuk Plt ketua, maka masa jabatan pengurus DPD I berakhir," kata Nurdin Halid kepada wartawan Selasa (18/11/2025).

Ia mencontohkan ketika masa jabatan Syahrul Yasin Limpo berakhir sebagai Ketua Golkar Sulsel pada 2016 lalu.

Saat itu Ketua Umum Golkar Setya Novanto menugaskan Nurdin Halid sebagai Plt Ketua DPD I.

Masa jabatan seluruh pengurus SYL berakhir.

Nurdin Halid didampingi pengurus baru, seperti Sekretaris DPD I Abdillah Natsir, dan Bendahara Rusdin Abdullah.

Ia melanjutkan, berbeda jika Bahlil Lahadalia memutuskan memperpanjang masa jabatan Taufan Pawe.

"Maka masa jabatan seluruh yang diperpanjang, termasuk sekretaris, bendahara, dan seluruh pengurus lainnya," kata Nurdin Halid.

Nurdin melanjutkan, pelaksana tugas ketua DPD I dapat diisi oleh pengurus satu tingkat di atas. Itu artinya calon Plt Ketua DPD I harus dari unsur pengurus DPP.

Ia pun menilai sosok seperti Idrus Marham bisa jadi bahan pertimbangan calon Plt Ketua bagi Bahlil Lahadalia.

"Idealnya Plt Ketua itu sebaiknya orang sini karena dia sudah paham anatomi Sulawesi Selatan, jadi bisa langsung konsolidasi karena dia sudah paham konsidi daerah itu. Dan salah satu orang Sulsel yang jadi pengurus DPP itu saudara Idrus Marham selaku Wakil Ketua Umum," kata Nurdin Halid.

Ia menilai DPP harus segera menunjuk Plt ketua agar tidak terjadi kekosongan jabatan setelah masa jabatan Taufan Pawe berakhir.

Meski demikian, Nurdin Halid menilai penunjukan Plt ketua DPD wewenang sepenuhnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum.

Nurdin berharap Musda Golkar ke depan melahirkan pemimpin terbaik agar bisa mengembalikan Sulsel jadi lumbung beringin rindang.

Di Pemilu 2024 kemarin, Golkar tumbang dari Nasdem.

Golkar hanya meraih 14 kursi DPRD Sulsel, kalah dari Nasdem yang menguasai 17 kursi DPRD Sulsel.

"Kita berharap siapapun nanti terpilih Ketua DPD I semua kader harus kompak," kata Nurdin.

Terpisah, Idrus Marham menyampaikan, masalah Plt adalah administratif. 

"Jika sudah masa berakhir maka tentu akan ada pelaksana tugas turun,"katanya dalam sebuah acara di Kampus UIN Alauddin Makassar, Jl Sultan Alauddin Makassar, akhir pekan lalu. 

Ia menyampaikan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

"Sulawesi Selatan itu jadi perhatian dari Pak Ketua Bahlil karena ini adalah lumbung Golkar. Jadi Pak Bahlil ingin kembali merebut kemenangan di Pemilu 2029 lalu," katanya. 

Namun, hingga saat belum ada jadwal musyawarah daerah (musda) untuk memilih ketua DPD Pantai Golkar. 

Beberapa nama sudah muncul untuk menjadi pelaksana tugas ketua Golkar. 

Muncul sejumlah nama pengurus DPP berpotensi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua pasca masa kepengurusan DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan berakhir 19 November 2025.

Plt ketua adalah pengurus DPP yang saat ini menjabat. 

Mereka antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2 Meutya Hafid.

Ada juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Muhidin M Said, Ketua Bidang Kewiraswastaan Solihin Kalla, dan Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mochtar Ngabalin.

Ada juga Wakil Sekjen Kepartaian Hakim Kamarudin, Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Andi Fauziah Pujiwatie Hatta. 

Belakangan ada isi Muhidin M Said ditunjuk jadi Plt ketua Golkar. 

DPD Golkar Sulsel Tunggu Arahan 
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, menegaskan dirinya menunggu keputusan DPP apakah menunjuk pelaksana tugas atau memperpanjang masa jabatan pengurus lama.

“SK saya berakhir tanggal 19 November, jadi kita tunggu keputusan DPP apakah akan di-Plt atau dilanjutkan. Semua bagi saya baik-baik saja. Sejauh ini belum ada perintah,” kata Taufan Pawe saat menghadiri HUT ke-61 Golkar di Lapangan Merdeka Watampone, Minggu (16/11/2025).

Ditanya soal kesiapan maju di Musda Golkar 2025, Taufan menyerahkan sepenuhnya kepada kader di 24 kabupaten/kota.

“Itu saya tidak bisa jawab. Biarlah proses yang berjalan,” ujarnya.

Acara jalan sehat HUT Golkar di Bone dihadiri ribuan warga.

Mereka mengikuti undian hadiah mulai dari tiket umrah, motor, sepeda, hingga peralatan rumah tangga. 

Hadir pula sejumlah tokoh.

Di antaranya AM Nurdin Halid, A Abd Waris Halid, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, Ilham Arief Sirajuddin, Rahman Pina, dan Kadir Halid.

Taufan mengapresiasi kerja DPD II yang memeriahkan acara.

Ia menyinggung dinamika internal Golkar sebagai bagian dari demokrasi. 

“Coba bagaimana dulu NH dengan TP, tidak ada yang bisa pungkiri itu. Tapi akhirnya menjadi sahabat. Bukan Golkar kalau tidak berdinamika,” katanya.

Terkait Musda, Taufan menegaskan hanya bisa digelar jika kondisi internal kondusif.

“Musda itu akan terwujud kalau semuanya baik-baik. Tidak mungkin Musda dilaksanakan dalam kegaduhan. Harus baik-baik. Itu pesannya Ketua Umum,” tegasnya.

Hingga kini, Taufan menunggu instruksi resmi DPP.

“Tanggal 19 baru berakhir. Nanti DPP keluarkan perintah apakah di-Plt atau dilanjutkan. Kita tunggu saja,” tandasnya.

Taufan Pawe terpilih sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel pada Musda 8 Agustus 2020 secara aklamasi setelah sepakat dengan Supriansa Mannahawu, Hamka B Kady, dan Syamsuddin A Hamid.

SK Pengurus diterbitkan tiga bulan kemudian. 

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari DPP.

Menurutnya, jika hingga masa bakti berakhir belum ada jadwal Musda, maka besar kemungkinan DPP akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin Golkar Sulsel sementara waktu.

“Tapi karena masa bakti kami berakhir tanggal 19 November dan belum ada jadwal dari DPP, kemungkinan besar akan ditunjuk pelaksana tugas,” katanya saat dihubungi Tribun Timur, Senin (10/11/2025).

Ia mengungkap, penunjukan Plt merupakan langkah organisatoris yang biasa dilakukan partai jika terjadi kekosongan kepemimpinan akibat masa jabatan berakhir.

“Siapa yang akan ditunjuk kami belum tahu karena itu sepenuhnya wewenang DPP,” ungkapnya.

DPP Golkar menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua untuk Provinsi Riau.  

"Biasanya ditunjuk Plt untuk menjalankan roda organisasi,” jelasnya.

Dirinya memastikan, meski masa jabatan segera berakhir, seluruh pengurus masih menjalankan tugas hingga waktu berakhirnya masa bakti.

Setelah itu, segala kegiatan akan berhenti menunggu keputusan DPP terkait kepengurusan sementara maupun jadwal Musda berikutnya.(*)