Butuh Lahan 600 Meter Persegi Pemkot Makassar Kesulitan Cari Lahan untuk Koperasi Merah Putih

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi kendala dalam mencari lahan untuk pembangunan gerai dan kantor Koperasi Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan, setiap lokasi minimal membutuhkan lahan seluas 600 meter persegi, sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Gerai dan Kantor Koperasi Merah Putih.

“Dari delapan lahan yang kami identifikasi, baru satu yang memenuhi kriteria, yaitu di Kelurahan Buntusu. Ukuran 600 meter persegi cukup luas untuk kota padat seperti Makassar,” ujar Arlin, Rabu (29/10/2025).

Pemerintah pusat meminta daerah mengidentifikasi lahan milik pemerintah atau BUMN yang belum dimanfaatkan agar pembangunan koperasi bisa lebih cepat.

Untuk itu, Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi di Balaikota yang dipimpin Asisten II Pemkot, Zainal Ibrahim.

“Kami dorong percepatan agar koperasi bisa segera bergerak optimal, tapi ketersediaan lahan menjadi tantangan utama,” katanya.

Meski pembangunan fisik terbatas, operasional Koperasi Merah Putih tetap berjalan.

Saat ini sudah ada 24 gerai sembako aktif dan 67 koperasi mitra yang bekerja sama dengan BUMN dan perbankan.

Pemerintah menargetkan setiap kelurahan memiliki satu unit koperasi, namun realisasinya menyesuaikan kondisi wilayah.

Alternatif Lahan Sementara

Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bantah-Bantaeng, Achmad Ridjal, memanfaatkan kantor kelurahan untuk kegiatan koperasi.

Beberapa koperasi juga menggunakan kontainer Makassar Recover yang dibangun sebelumnya.

“Kami kesulitan karena belum ada aturan teknis yang jelas terkait mekanisme pinjaman maupun operasional. Pinjaman dari himbara belum ada juknisnya,” jelas Ridjal, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, tanpa aturan jelas, koperasi kesulitan menentukan besaran pinjaman dan sektor usaha yang dibina.

“Koperasi harus menyejahterakan masyarakat tanpa mematikan usaha kecil yang sudah ada,” tambahnya.

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, Muh Sukma Shaleh, menambahkan, keterbatasan tempat menjadi salah satu tantangan. Beberapa kelurahan memanfaatkan kontainer milik Pemkot sebagai kantor sekaligus lokasi usaha.

Koperasi Merah Putih kini telah terbentuk di 153 kelurahan. Program memasuki etape kedua, yaitu persiapan operasionalisasi.

Saat ini, pihak Dinas Koperasi dan OJK bersama Himbara sedang membahas mekanisme pembiayaan koperasi.

Targetnya, operasionalisasi koperasi akan diluncurkan Oktober ini oleh Presiden.

Sejauh ini, seluruh koperasi telah memiliki badan hukum per 21 Juli, dan beberapa telah bermitra dengan Bulog.

Aktivitas utama masih gerai sembako, namun potensinya lebih luas, seperti:

Gerai obat murah

Agen LPG bekerja sama dengan Pertamina

Pembinaan UMKM dan pemberian permodalan

Dinas Koperasi juga fokus mendampingi penyusunan proposal bisnis sebagai syarat akses pembiayaan dari Himbara.

Selain itu, pengembangan SDM dilakukan melalui literasi keuangan, pelatihan manajemen koperasi, dan penyusunan laporan keuangan.