LPS Gandeng Asbanda Perkuat Pemahaman Rencana Resolusi BPD SULAMPUA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersinergi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menggelar kegiatan Refreshment Level Teknis Penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA).

Kegiatan berlangsung pada 28–29 Oktober 2025 di Manado dan diikuti oleh 18 peserta level teknis dari enam BPD se-SULAMPUA serta perwakilan dari Asbanda. Program ini disambut baik oleh seluruh peserta karena dinilai penting untuk memperkuat pemahaman teknis dalam penyusunan rencana resolusi perbankan daerah.

Kepala Kantor Perwakilan LPS III, Fuad Zaen, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapan BPD dalam menghadapi potensi permasalahan perbankan melalui penyusunan dan implementasi rencana resolusi yang efektif dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LPS untuk senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. LPS juga memiliki tugas menjaga stabilitas sistem keuangan, karenanya kegiatan ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara regulator, BPD, dan Asbanda,” ungkap Fuad, Rabu (29/10).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asbanda, Wimran Ismaun, menyebut kegiatan ini merupakan lanjutan dari program serupa yang sebelumnya dilaksanakan di Surabaya pada Juni 2025. Ia menekankan pentingnya kolaborasi solid untuk memperkuat ketahanan sektor perbankan daerah.

“BPD memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di daerah. Maka dari itu, peningkatan pemahaman dan penguatan kapasitas dalam menghadapi potensi permasalahan bank menjadi hal yang mutlak,” terang Wimran.

Dalam sesi materi, Direktur Group Resolusi Bank LPS, Tri Wahyuni, memaparkan pentingnya penyusunan Rencana Resolusi sesuai Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2024, termasuk pelaksanaan uji resolvabilitas dan penetapan timeline proses resolusi bank. Ia menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen LPS dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan guna menjaga ketahanan sektor perbankan, khususnya di tingkat BPD.

Selain itu, Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Kantor Perwakilan LPS III, Prayitno Amigoro, juga menyampaikan pemaparan mengenai tugas, fungsi, dan kegiatan Kantor Perwakilan LPS III dalam mendukung pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank di daerah.

Materi ditutup oleh Direktur Group Regulasi Penjaminan Polis dan Pendukung LPS, Fanny Stephanie Parinussa, yang menjelaskan perkembangan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai perluasan mandat LPS di sektor asuransi sesuai amanat Undang-Undang P2SK, yang direncanakan mulai berlaku efektif pada tahun 2028.