Konsolidasi KAHMI Sulawesi Ajang Kritik Pemerintah Pusat, Ni’matullah: Apakah Perlu Memberontak?

Provinsi-provinsi di Sulawesi belum memperoleh hak istimewa serupa.

Padahal memiliki kontribusi besar bagi republik ini.

Ia lantas mempertanyakan mengapa provinsi-provinsi di Sulawesi juga tidak memperoleh perlakuan istimewa.

"Apakah kontribusi kita pada republik ini kurang banyak? Ataukah kita harus memberontak dulu baru bisa mendapat otonomi khusus?” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat itu menekankan, KAHMI harus tampil sebagai organisasi intelektual yang kritis dan kontributif terhadap perbaikan bangsa. 

Ia menilai, forum KAHMI mesti menghasilkan gagasan alternatif yang bisa memperkuat posisi daerah dalam sistem pemerintahan nasional.

"Menurut saya soal-soal besar ini mesti dipikirkan serius oleh KAHMI, dan kita punya pikiran-pikiran alternatif yang kontributif untuk perbaikan keadaan. Kalau tidak, KAHMI ini tinggal sebagai organisasi temu kangen," tandasnya.

Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta agar KAHMI tidak hanya berperan sebagai penggugat kebijakan pemerintah.

Namun harus hadir memberikan solusi yang konstruktif bagi bangsa.

Politisi Partai NasDem itu mengakui bahwa sejak dahulu orang Sulawesi paling vokal menggugat kebijakan pemerintah pusat.

Ia menilai, sikap kritis itu muncul setiap kali negara dianggap terlalu terpusat ke Jakarta.

Gugatan itu, kata dia, merupakan bentuk kesadaran sejarah.

Terlebih semangat menjaga keseimbangan antara negara kesatuan dan otonomi daerah.

“Salah satu yang terus menggugat ketika negara ini terlalu sentral, ekstrem ke Jakarta, adalah Sulawesi sejak dahulu. Dan gugatan itu berdasarkan sejarah, baik,” ujarnya.

Rifqinizamy menegaskan, semangat menggugat itu harus tetap hidup, tetapi disertai dengan tawaran pemikiran yang solutif dan realistis.