Negosiasi Buntu Pesangon 530 Karyawan PT SGS, DPRD Luwu Turun Tangan

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Ratusan buruh PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) menggelar unjuk rasa di depan gerbang pabrik di Desa Barowa, Luwu, Sulawesi Selatan, Minggu (19/10/2025).

Aksi ini diikuti 530 karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Mereka menolak keras tawaran perusahaan yang hanya akan membayar kompensasi 0,5 kali ketentuan dan dicicil selama 12 bulan.

Buntunya negosiasi pesangon dengan pihak manajemen memicu reaksi keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu.

Para legislator bersiap memanggil perusahaan grup Sampoerna Kayoe tersebut.

Para buruh menilai kebijakan itu tidak adil dan diambil sepihak.

Mereka menuntut hak dibayarkan penuh dan tunai.

"Tuntutan awal kami adalah pesangon dibayar satu kali penuh. Namun, dalam prosesnya, kami sudah kompromi turun menjadi 0,5 kali, asalkan dibayar tunai," kata Zainal, salah seorang buruh, di lokasi aksi.

Menurut Zainal, para pekerja sudah berupaya menempuh jalur kompromi agar penyelesaian bisa dilakukan tanpa gesekan.

Pekerja bahkan bersedia menerima skema cicilan, namun dalam batas waktu yang wajar, bukan 12 bulan.

"Kami tawarkan lagi 0,5 kali dibayar tiga kali saja, jangan lebih. Tapi perusahaan belum menyetujui. Itu terlalu tidak wajar," ucapnya.

Zainal menjelaskan, pertemuan terakhir dengan manajemen berakhir buntu (deadlock).

Perusahaan berdalih anggaran pesangon telah mencapai batas maksimal Rp26 miliar sehingga sulit memenuhi tuntutan buruh.

"Kami tadi keluar dari rapat karena tidak ada persetujuan. Sementara ini pihak manajemen masih merapatkan lagi, kami belum tahu apakah ada tambahan bujet atau tidak," ujarnya.

DPRD Batalkan Dinas