Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Dapur MBG

Putri Politisi Gerindra Kuasai 41 Dapur MBG, Guru Besar Unhas: Tidak Etis

Guru Besar Fakultas Unhas, Prof Mursalim Nohong, menilai kepemilikan SPPG dari kalangan politisi mencoreng nilai etika.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sudirman
Ist
PENGUASA DAPUR - Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Macmud dan anaknya Yasika Ratu Dapur Sulsel. Yasika Aulia Ramadhany beberapa hari terakhir menjadi sorotan setelah mengaku kelola 41 dapur MBG. 

Ringkasan Berita:
  • Yasika Aulia Ramadhany, mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi dan putri Wakil Ketua II DPRD Sulsel Yasir Mahmud, menjadi sorotan setelah menguasai 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
  • Beberapa dapur tambahan masih dalam proses penyelesaian. 
  • Kepemilikan ini dipertanyakan dari sisi etika karena ia berafiliasi dengan politisi, terlebih MBG merupakan program pemerintah yang seharusnya memberi ruang luas bagi pelaku usaha non-politik.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Yasika Aulia Ramadhany menjadi sorotan setelah menguasai 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia putri Wakil Ketua II DPRD Sulsel, Yasir Machmud dan Andi Tenri Engka.

Dapur MBG Yasika tersebar 16 dapur di Kota Makassar, 3 Parepare, 2 di Gowa, 10 dapur di Kabupaten Bone yang baru saja diresmikan. 

Masih terdapat dapur tambahan yang sedang dalam tahap penyelesaian.

Lokasinya di Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Dua Boccoe, dan Kajuara.

Baca juga: Profil Said Didu Putra Pinrang Sindir Ratu Dapur MBG Sulsel Anak Yasir Machmud, Dasco Turun Tangan

Yasika masih berstatus mahasiswa disalah satu kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Mursalim Nohong, menilai kepemilikan SPPG dari kalangan politisi mencoreng nilai etika.

"Sebenarnya lebih mengarah pada persoalan kepatutan dan etika," ujar Prof Mursalim Nohong saat dihubungi, Kamis (20/11/2025).

Seharusnya MBG diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang memang tidak berafiliasi dengan salah satu partai ataupun pemerintah.

Prof Mursalim menilai MBG sejatinya harus terbuka kepada seluruh pihak pengusaha.

Kehadiran MBG dipandang sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi.

Artinya membuka peluang usaha dari berbagai pihak dalam menumbuhkan perekonomian daerah.

"Seharusnya lebih mendahulukan mereka-mereka yang tidak terafiliasi politisi," ujarnya.

Salah satu tujuan MBG untuk pemerataan, keadilan. 

"Adil kah kalau misalnya mereka (menguasai), ya pasti orang mengatakan tidak adil, ya enggak," lanjutnya.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved