Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Dapur MBG

Profil Said Didu Putra Pinrang Sindir Ratu Dapur MBG Sulsel Anak Yasir Machmud, Dasco Turun Tangan

Kritikan Said Didu disampaikan setelah viralnya Yasika Aulia Ramadhany menguasai 41 dapur MBG.

Editor: Sudirman
Ist
MBG - Said Didu. Said Didu menyindir Yasir Machmud soal dapur MBG. 
Ringkasan Berita:
  • Muhammad Said Didu adalah mantan Sekretaris BUMN periode 2005–2010, pria kelahiran Pinrang pada 2 Mei 1962. Ia secara terbuka mengkritik pengelolaan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yasika Aulia Ramadhany, putri politisi Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud
  • Kritik Said Didu muncul setelah viralnya kabar bahwa Yasika menguasai 41 dapur MBG di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Muhammad Said Didu Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2005 - 2010.

Pria kelahiran Pinrang 2 Mei 1962 terang-terangan mengkritik dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) Yasika Aulia Ramadhany anak Yasir Machmud.

Yasir Machmud merupakan politisi Partai Gerindra.

Ia kini menjabat Wakil Ketua DPRD Sulsel.

Kritikan disampaikan setelah viralnya Yasika Aulia Ramadhany menguasai 41 dapur MBG.

Baca juga: Yasika Ratu MBG Sulsel Pendapatan Rp6,3 M/Bulan, Kalah Gaji Ayahnya Yasir Machmud Wakil Ketua DPRD

Dapur MBG tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Kabupaten Bone.

Setiap dapur MBG melayani sekitar 3.000 siswa.

Jika satu porsi keuntungan Rp2 ribu, maka Yasika Aulia bisa saja meraih keuntungan hingga R246.000.000/hari dari 41 dapur yang ia kelola.

Setiap bulannya Yasika akan mendapatkan keuntungan hingga Rp6,3 M dari 41 dapur yang beroperasi.

Dalam sebulan, setiap dapur melayani siswa selama 26 hari  kecuali hari Minggu.

Sindiran Muhammad Said Didu ke Yasir Mahmud dituliskan ke akun X (Twitter).

"Woowwww. Inikah praktek awal serakahnomic? Setahu saya bapak Presiden @Prabowo yang juga pimpinan bapak pengelola 41 dapur tersebut (wakil ketua DPRD Sulsel) sedang memberantas serakahnomic.

Menariknya status Muhammad Said Didu, juga ditanggapi Prof Sufmi Dasco Ahmad.

Prof. Sufmi Dasco Ahmad adalah seorang politikus Partai Gerindra.

Ia juga menjabat Wakil Ketua DPR RI.

"Kita tertibkan," tulis Sufmi Dasco Ahmad.

Profil Said Didu

Said Didu adalah mantan Sekretaris BUMN 2005-2010 yang dikenal vokal di media sosial X (Twitter).

Nama lengkapnya adalah Muhammad Said Didu.

Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 2 Mei 1962, umur Said Didu kini adalah 62 tahun.

Said Didu merupakan seorang insinyur dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Said dikenal sangat vokal dengan pemerintah.

Ia diberhentikan dari perusahaan BUMN juga karena dinilai terlalu kritis kepada penguasa.

Karirnya banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Karier birokratnya dirintisnya dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut. 
 
Pada 2019, Said Didu memutuskan mundur sebagai PNS.

Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.

Alasan pengajuan pensiun dari BPPT agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.

Karier

Said Didu pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.

Pada tahun 2005-2010 ia diangkat menjadi Sekretaris BUMN.

Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah. 

D antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Said Didu sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.

Pada tahun 2014-2016, di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintah. 

Ia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.

Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu.  

Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara. 

Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.

Ia dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham. 

 

 

 

 

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved